Jalan Usaha Tani Membuka Akses Perkebunan

  • Whatsapp
MUSRAN ENTEDING
OLEH: MUSRAN ENTEDING
(Mahasiswa Pascasarjana Untad, Prodi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan)

Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah 9.672 KM2 yang dihuni oleh 371.322 penduduk tersebar di 23 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa. Secara geografis, kabupaten bermotto ‘Momposaangu Tanga Mombulakon Tano’ ini dibatasi oleh Teluk Tomini di bagian utara, di bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Maluku Utara, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una Una dan Morowali Utara.

Terletak di dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata +48 meter di atas permukaan laut menjadikan Kabupaten Banggai berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Berada pada titik strategis dan unik bagian timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan beberapa daerah otonom yang merupakan kawasan ekonomo terpadu dengan potensi sumber daya alam melimpah disertai banyaknya komoditas unggulan daerah serta kondisi daerah yang aman.

Bacaan Lainnya

Di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banggai, terdapat dataran yang dijadikan sebagai areal persawahan. Selain persawahan, daerah ini dijadikan lahan perkebunan. Perkebunan dan persawahan bahkan menjadi tumpuan sumber pendapatan masyarakat. Mengandalkan kesuburan tanahnya, lahan perkebunan masih menjadi primadona.

Komoditi unggulan perkebunan adalah kopra, kakao, cengkeh dan masih banyak lainnya. Penulis kali ini hanya membatasi pembahasan perkebunan khususnya pembangunan jalan usaha tani yang mampu menggairahkan semangat masyarakat khususnya pekebun aktif bahkan pekebun pasif juga ikut terbangkitkan gairahnya untuk membuka lahan baru.

Tulisan ini berdasarkan penelusuran sederhana dengan teknik wawancara dengan pekebun yang berdomisili di Kecamatan Kintom dan Kecamatan Nambo. Dua kecamatan ini praktis tak punya lahan pertanian semisal Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong dan sebagian di Kecamatan Batui Selatan. Sebab, Kecamatan Kintom dan Nambo wilayah daratannya berbukit, jadi tidak cocok bertanam padi seperti di kecamatan lainnya. Meskipun, tanaman padi jenis padi ladang juga ditanam warga di Keamatan Kintom.

Namun belakangan, tanaman padi bukan lagi primadona di Kecamatan Kintom maupun Kecamatan Nambo. Warga khususnya pekebun aktif tak lagi terfokus menanam padi, karena tak didukung lahan memadai berikut saran dan prasarananya. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang menjadi penghasil padi tersedia sarana alat pertanian.

Warga yang sejak dulu menjadikan lahan perkebunan sebagai sumber penghidupan mereka, sebagian beralih profesi. Peralihan profesi itu buntut kehadiran investasi sektor pertambangan minyak dan gas yang dikelola Pertamina, perusahaan berstatus milik negara dan swasta semisal DSLNG.

Kehadiran perusahaan raksasa, hulu maupun hilir pengelola migas merubah pola berpikir masyarakat. Terlebih lagi, pendapatan yang mereka terima jauh lebih menjanjikan ketimbang berkebun dengan hasil dan waktu yang cukup lama.

Fakta ini, karena di masa awal perusahaan migas ini rupanya sedang memburu pembangunan infrastruktur. Itulah sebabnya, membutuhan banyak tenaga kerja. Belakangan, kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tersebut secara signifikan dikurangi alias tak lagi dibutuhkan, karena infrastruktur sudah berdiri.

Fenomena ini menjadikan masyarakat seperti kembali ke kondisi awal. Ya, mereka harus kembali mengecek lahan perkebunan mereka untuk menjadi penopang hidup konsumtif anggota keluarganya.

Bahkan, tak sedikit dari mereka malah membuka lahan baru untuk kepentingan menanam komoditi lainnya. Meskipun berfokus pada tanaman komoditi tahunan, tapi mereka tetap menanam kebutuhan konsumsi sehari-hari yang tidak membutuhkan waktu lama, seperti sayuran dan rempah.

Walaupun telah terbiasa dengan aktivitas berkebun, tapi keluhan demi keluhan masih mengemuka. Salah satunya adalah infrastruktur penunjang super penting, yakni jalan.

Jalan usaha tani mutlak diperlukan dalam pengangkutan hasil tanaman yang mempunyai sifat mudah rusak yang harus ditangani secara baik dan benar serta berhati-hati, sehingga penurunan mutu hasil dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya penyediaan prasarana jalan yang memadai.

Beberapa tujuan penting pembangunan jalan usaha tani itu adalah, untuk memperlancar pendistribusian bibit, puput serta saprodi ke lokasi tanaman, memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, mempercepat pengiriman hasil panen ke masyarakat, menekan alih fungsi lahan serta meningkatkan jiwa bercocok tanam ke petani yang aktif maupun petani pasif.

Akses jalan usaha tani atau biasa disingkat JUT di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo misalnya sangat membantu warga. Bahkan, JUT di Desa Sayambongin, tak hanya dimanfaatkan warga Sayambongin semata, tapi juga dimanfaatkan warga Kelurahan Mendono, Kintom.

Wilayah bersebelahan itu, lahan perkebunan warga saling berdampingan. Warga Mendono memanfaatkan JUT Sayambongin, meskipun kendaraan mereka tidak sampai ke lokasi kebun dan masih harus berjalan kaki. Walau demikian, warga Mendono sangat bersyukur dengan fasilitas infrastruktur itu, karena areal perkebunan yang dulunya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, saat ini sudah bisa dijangkau dengan roda dua.

Ketersediaan JUT itu seolah membangkitkan gairah warga untuk membuka lahan baru sebagai lokasi bercocok tanam beragam komoditi. Seperti, pala, cengkeh dan komoditi lainnya.

Dengan pembukaan akses jalan tersebut, lahan tidur yang dulunya tak bisa dibuka akibat keterbatasan jangkauan, saat ini sudah bisa dibuka. Kesempatan masyarakat untuk menanam ‘harapan’ dengan beragam komiditi.

Pemerintah Kabupaten Banggai pun menyadari kesulitan warga. Olehnya itu, salah satu program prioritas Pemda Banggai melalui instansi teknisnya, yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah membuka akses jalan.

Era pemerintahan Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka dan Wabup Furqanudin Masulili juga memberi perhatian serius terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Komitmen pemerintahan di bawah kendali Amirudin-Furqanudin terejawantahkan dalam misi kedua dan ketiga. Yakni, menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dalam rangka merangsang ekonomi rakyat. Misi ketiga adalah, pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Misi ini dijabarkan dalam bentuk program Dinas Pertanian dan Perkebunan, seperti subsidi pupuk, bantuan bibit dan tak kalah pentingnya lagi adalah pembangunan infrastruktur jalan usaha tani untuk merangsang masyarakat membuka lahan baru. ***

Pos terkait