Iuran BPJS Akan Naik, Bukti Nyata Kapitalisasi Layanan Kesehatan?

Oleh: Fitriawati Ahsan (Aktivis Dakwah Islam)

Kembali, wacana kenaikan BPJS kesehatan mulai juli 2025. Seorang pengamat, anggota BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, iuran BPJS justru harusnya naik mulai 2024.

Pasalnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

“Iuran seharusnya dinaikkan 2024 dan nilainya harus dihitung secara aktuaris berdasarkan kenaikan pembiayaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/7).

Timboel mengatakan Presiden Jokowi pernah menyebut iuran BPJS bakal naik setelah Pemilu 2024. Menurutnya, sensitivitas kenaikan iuran BPJS memang sama dengan kenaikan harga BBM yang berpotensi dikritik masyarakat.

“Oleh karena itu kenaikan iuran selalu bersifat politik, tidak mengacu pada aturan yuridis yang ada,” kata Timboel.

Ia juga menjelaskan sejak covid-19 bisa dikendalikan dan masuk era endemi, jumlah kunjungan pasien JKN akan meningkat yang kemudian berdampak pada peningkatan pembiayaan JKN ke rumah sakit (RS) baik rawat jalan maupun rawat inap. (CNNIndonesia.com, 29-07-23)

BACA JUGA:  Naik Turunnya Keuangan Syariah: Refleksi Ketidaksempurnaan

Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menolak rencana penghapusan kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN).

Salah satunya, dikhawatirkan akan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Said Iqbal menduga program ini diluncurkan hanya sebagai bentuk komersialisasi. Ia menilai program KRIS dibuat sebagai instrumen pelaksanaan money follow program yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI. (Liputan6.com, 23-07-23)

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperkirakan iuran BPJS Kesehatan berpotensi naik pada Juli 2025, menyusul perubahan tarif standar layanan kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023.

Permenkes ini mengatur standar tarif terbaru yang menggantikan standar tarif pelayanan kesehatan lama baik untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang diatur dalam Permenkes Nomor 52 Tahun 2016.

BACA JUGA:  Suami di Luwuk Selatan Tega Aniaya Istri Pakai Obeng Hingga Tak Sadarkan Diri 

Anggota DJSN Muttaqien dengan kebijakan ini, surplus aset neto BPJS Kesehatan hingga 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 56,50 triliun bisa berbalik negatif pada 2025. Defisit ini akan muncul pada Agustus-September 2025, sekitar Rp 11 triliun. (cnbcindonesia.com, 20-07-23)

Wacana kenaikan iuran BPJS muncul karena adanya ancaman defisit terkait dengan adanya penyesuaian tarif. Hal ini jelas makin mengokohkan adanya kapitalisasi layanan kesehatan dan abainya negara atas rakyat.

Tidak banyak dari masyarakat yang sadar tentang fungsi sebuah Negara, sehingga merasa wajib dan wajar saja jika harus membayar iuran untuk fasilitas kesehatan, karena dianggap sebagai solusi agar mendapatkan akses kesehatan yang murah.

Ini dikarenakan sistem kapitalis yang mengatur berdasarkan asas manfaat terutama dalam hal materi, jadi selama itu bisa menghasilkan materi, maka akan terus dilanggengkan, tidak peduli kesulitan yang akan dihadapi oleh rakyat menengah ke bawah.

Padahal, Islam telah menjadikan kesehatan sebagai tanggungjawab negara, dengan menyediakan saran dan fasilitas yang layak serta gratis untuk rakyat. Bukan seperti saat ini, yang malah diserahkan pada lembaga swasta seperti BPJS.

BACA JUGA:  Wisatawan Asal Jakarta Tujuan Danau Ubur-Ubur Bokan Kepulauan Karam di Perairan Matanga

Apalagi dari segi pelaksanaannya pun banyak bermasalah. Ujung-ujungnya rakyat harus mengeluarkan biaya lagi diluar dari tanggungan asuransi bpjs. Juga lamanya klaim dari Pemerintah ke lembaga bpjs, serta banyaknya pengguna bpjs yang menunggak dan tidak mampu bayar, menjadikan perbedaan pelayanan yang mencolok antara pengguna jasa bpjs dengan yang umum.

Hal ini sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam. Karena Islam memandang Negara sebagai pelayan rakyat, yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu akses kesehatan dan pendidikan.

Dan hanya dengan Pemerintahan Islam yang memiliki sumber pemasukan keuangan yang beragamlah, yang mampu menjamin layanan kesehatan gratis untuk rakyat. Tetapi kebijakan seperti ini baru bisa terwujud jika Negara mau menerapkan Sistem Islam secara menyeluruh. (*)

Pos terkait