Indonesia Tak Masuk Daftar, Pelaksanaan Haji 2021 Terancam Batal

  • Whatsapp
Ilustrasi

BANGGAI RAYA- Indonesia masuk dalam daftar larangan berkunjung ke Arab Saudi, tuan rumah pelaksanaan Ibadah Haji yang setiap tahun digelar. Tak hanya Indonesia, bersama 18 negara lainnya masuk kategori daftar negara yang dilarang berkunjung ke Arab Saudi.

Kebijakan mendadak itu tentu saja membuat ribuan umat Islam Indonesia yang telah jauh hari berniat mengunjungi Baitullah untuk menunaikan Rukum Islan kelima itu, diliputi ketidak pastian. Jika Indonesia masuk daftar negara yang dilarang berkunjung, maka kemungkinan pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 terancam batal.

Bacaan Lainnya

Selain Indonesia, ada 19 negara yang juga di-blacklist Saudi. Yakni, Argentina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brasil, Jerman, dan Inggris. Kemudian, Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, dan India. Kebijakan yang berlaku mulai kemarin itu bertujuan meredam persebaran Covid-19 di Saudi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap kabar terbaru bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji untuk pelaksanaan ibadah haji 2021.

“Sementara kita gak usah bahas itu (vaksin) dulu. Karena info terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapet kuota haji,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Menurutnya, tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini lantaran vaksinasi Covid-19 yang digunakan Indonesia. Diketahui bahwa vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia belum mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) di WHO sebagaimana yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji 2021.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun meminta agar pemerintah lebih memperhatikan persoalan vaksin ini. “Ini jadi pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti,” ujarnya.

Saat ditanya lebih detail mengenai penyebab Indonesia tidak mendapatkan kuota, Dasco mengaku belum tahu, karena dirinya baru mendapatkan informasi itu. Kemungkinan hal ini akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR.

“Saya belum tahu, saya baru dapetninformasi begitu mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau yang terkait atau pak Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR Korkesra) yang akan menjelaskan,” kata Dasco. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah agar lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan haji tahun ini.

Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin haji .

Untuk itu, Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.

“Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita,” kata Amin kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Amin menjelaskan, bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan bahwa vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dan dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.

Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Anggota Komisi VI DPR melanjutkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.

Dan sesuai janji WHO, kata dia, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.

Sementara, sambung Amin, Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Persoalannya, Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini. Padahal sejumlah negara sudah diumumkan alokasi kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi.

Oleh karena itu, Amin berharap, vaksin yang sudah menguras rakyat itu bisa memberikan manfaat bagi kemudahan jemaah haji Indonesia.

“Vaksin Sinovac kan pilihan pemerintah, jika vaksin ini memang akan mendapat sertifikasi dari WHO dalam waktu dekat, mestinya hal itu bisa menjadi faktor penguat bagi pemerintah dalam melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi,” harap Amin. TOP/SND/KMP

Pos terkait