Indikasi Tipikor, Saifuddin Muid Sebut Dana Hibah Kartar Tahun 2020 Tak Ada di DPA Dinsos

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Indikasi penyalahgunaan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Banggai tahun 2020 mencuat. Dugaan indikasi tidak pidana korupsi (Tipikor) disampaikan Kejari Banggai.

Mantan Kepala Dinas Sosial, Saifuddin Muid kepada Banggai Raya mengatakan tidak mengetahui terkait dengan besaran dana hibah Karang Taruna tahun 2020. Pasalnya kata dia, dana hibah karang taruna tahun 2020 tidak ada di DPA Dinas Sosial.

Bacaan Lainnya

“Dana itu tidak melekat di Dinsos. Tidak ada di DPA- nya Dinsos. Jadi saya tidak tau berapa persisnya,” katanya melalui WhatsApp, Selasa malam (31/5/2022)

Terkait dengan penyidikan yang sementara dilakukan pihak Kejari Banggai, Pudin sapaan akrabnya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum.

“Serahkan pada mekanisme hukum, karena penggunaan dana hibah ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara penggunaan. Pertanggung jawabannya, dan sebagainya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai mulai melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Banggai tahun anggaran 2020 silam.

Langkah Kejari Banggai yang dipimpin Raden Bagus Wicaksono itu diketahui berdasarkan siaran pers Kejari Banggai nomor:PR-06/P.2.11/Kph.3/05/2022 yang disampaikan Kasi Intel/Humas Kejari Banggai Firman Wahyudi, Selasa malam (31/5/2022).

Siaran pers itu menyebutkan, Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Banggai menemukan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi a quo, selanjutnya dilakukan ekspose dan sependapat untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan sebagaimana SP DIK : Print-04/P.2.11/Fd.1/05/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Siaran pers itu juga menguraikan secara singkat kasus tersebut. Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Banggai mengganggarkan alokasi hibah, antara lain sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Karang Taruna kabupaten Banggai yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 termin, yakni
Tahap I Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) (Juni 2020), dan Tahap II Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) (Desember 2020).

Dana Hibah tersebut berdasarkan proposal yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial.

Ketika Tahap I selesai dan akan mengambil dana di termin ke 2, pihak Karang Taruna membuat pertanggungjawaban kepada BPKAD yang sesuai tugas dan kewenangannya melakukan verifikasi. Pada bulan Desember 2020, termin ke II dicairkan dan dipertanggungjawabkan bulan Februari 2021.

Dari hasil pendalaman pertanggungjawaban terdapat dugaan kegiatan fiktif dan mark up.
“Selama proses penyidikan berlangsung kami menghimbau kepada para saksi untuk kooperatif mengikuti proses hukum,” imbau Firman Wahyudi.

Menurut dia, rencana pemeriksaan akan dimulai Kamis ini. Meski demikian, ia belum menginformasikan nama-nama tertentu yang akan diperiksa atau dimintai keterangannya. NAL/DAR*

Pos terkait