BANGGAI RAYA- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Banggai menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
IMM berharap, APBD bisa benar-benar diprioritaskan untuk program yang menyentuh masyarakat umum. Bukan justru lebih banyak dimanfaatkan untuk pengadaan atau program yang tidak dirasakan masyarakat.
Kepala Bidang Hikmah dan Advokasi IMM Kabupaten Banggai, Muh. Risaldi Sibay mengatakan, keberadaan PAD dan DBH harusnya bisa menopang program pemerintah pusat khususnya infrastruktur.
“PAD dan DBH malah banyak digunakan untuk belanja operasional daerah seperti perjalanan dinas, perbaikan kantor OPD, pengadaan gorden, makan minum, sewa gedung, dan mobil dinas,” cetus Risaldi Sibay dalam rilisnya, Minggu 20 Mei 2023.
Semua itu kata Risaldi, jelas tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Uang yang seharusnya untuk rakyat itu manfaatkan yang tidak jelas. Jelas tidak terasa ketidakberpihakan Pemda ke masyarakat,” katanya.
Apalagi sebut Saldi, pengadaan mobil Bupati Banggai berupa Toyota Land Cruiser mencapai di angka Rp2,7 Miliar. Ini terasa tidak etis dan minim moral di tengah kesulitan ekonomi karena inflasi.
“Kemudian pemeliharaan mobil mewah hanya akan membebani APBD kita selanjutnya. Pedaha Pak Bupati masih memiliki Toyota Fortuner yan disediakan dari APBD kita,” tuturnya.
Berikutnya, perjalanan dinas dan sewa gedung yang mencapai Rp118 Miliar juga turut disoroti. Anggaran yang cukup besar ini dinilai aneh karna kualitas kerja-kerja OPD terbilang rendah.
“Bahkan saat mediasi dengan kami, Anggota Dewan Irwanto Kulap mengatakan, realisasi PAD hanya sebesar Rp70 M. Uang habis Rp118 M tapi pendapatan dari kemampuan kerja hanya Rp70 M. Besar Pasak dari Tiang,” cetus alumnus Unismuh Luwuk itu.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas yang besar ini hanya buang-buang anggaran daerah saja. Tidak ada output yang jelas.
Padahal dalam kerja-kerjaya Pemda bisa melalui zoom, seperti saat Pandemi dulu, atau rapat di balai pertemuan masing-masing OPD tanpa harus ke Hotel.
Olehnya, DPRD, dan BPK jangan hanya diam melihat kondisi seperti ini. Usut kemana saja uang itu, jangan sampai ada perjalanan dinas yang fiktif.
“Jalan dan jembatan adalah urat nadi perekonomian, prioritas anggaran pada infrastruktur ini tidak bisa disepelekan. PAD & DBH seharusnya hadir untuk itu, misalnya pelebaran atau penambahan alternatif jalan baru di tempat yang rawan kemacetan seperti di Kilo 1 dan Maahas,” jelasnya.
Jangan lagi kata Risaldi, jalan yang rusak dan perlu perbaikan itu merupakan jalan provinsi sehingga lepas tangan, atau meminta dan menunggu Gubernur.
Justru sambungnya, Pemda Banggai harus berpikir untuk membuat jalan alternatif milik daerah sendiri lewat APBD, misalnya membuat jalan di sisi lain seperti di pesisir pantai perkotaan. Begitupun untuk daerah seperti Bualemo, Balantak dan lainnya yang bagian dari Kabupaten Banggai,” katanya.
“Harus ada APBD kita yang digunakan untuk perbaikan jalan, sehingga peran Pemda itu dinilai nyata, bukan cuma hasil lobi ke Pemerintah Provinsi, yang dianggap sebuah pencapaian,” tambah Risaldi.
Olehnya, IMM Banggai meminta pemda melakukan APBD perubahan untuk pergeseran anggaran berupa Perjadin, mobil dinas, makan minum dan lain-lain yang tidak bersentuhan dengan masyarakat untuk difokuskan ke infrastruktur. (*)
