HET Tes PCR, Bukti Sektor Kesehatan Menjadi Industri Menggiurkan

  • Whatsapp

OLEH: Putri Yulinar Ibrahim, S.M

(Aktivis Komunitas Sahabat Hijrah)

Bacaan Lainnya

Para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan menilai, harga eceran tertinggi (HET) tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) yang ditetapkan pemerintah Rp 275.000 (Jawa-Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.

“Rumah sakit, klinik dan lab dapat dikategorikan terdesak. Jika tidak melakukan layanan, mereka akan ditutup, tapi kalau mereka melakukan ya buntung,” kata Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia, Randy H Teguh, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (13/11). (Kumparan.com)

Dia menguraikan para pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan meminta kepada pemerintah agar dilibatkan dalam penentuan harga tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR), untuk keberlangsungan layanan kesehatan di saat pandemi Covid-19.

“Kami berharap bisa membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid, sehingga sama-sama bisa membantu masyarakat,” kata dia.

Wakil Ketua DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemerintah perlu mensubsidi biaya tes PCR, khususnya di daerah-daerah yang layanan tes PCR-nya masih terbatas namun potensi penularannya tinggi. Menurutnya, biaya subsidi bisa dialokasikan dari anggaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (Solopos.com)

Ternyata sector kesehatan telah menjadi lahan bisnis dan menjadi kemadaratan bagi publik, karena keselamatan manusialah yang menjadi taruhan. Dan menjadikan jalan bagi kapitalis untuk mengeksploitasi hajatnya.

Bisa terlihat layanan kesehatan menjadi dagangan oleh rezim kepada rakyat. Sudah seharusnya layanan kesehatan menjadi hak rakyat. Bukanlah menjadikan ladang bisnis sebagai meraup keuntungan.

Negara seolah lepas tanggung jawab atas layanan kesehatan. Padahal, kesehatan adalah salah satu urusan dari negara untuk masyarakat. Memberikan layanan yang gratis, dan menjamin semua layanan kesehatan untuk seluruh masyarakatnya.

Mengalokasikan dana negara untuk memaksimalkan layanan kesehatan yang gratis untuk rakyatnya. Tapi, kita hidup dalam sistem yang mengharuskan kita punya uang agar mendapatkan layanan kesehatan itu.

Kita tidak dapat mengeluh, tidak bisa marah, karena itulah yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, kita tahu bahwa dalam demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi sayang suara rakyat di bawah tidak lah lagi didengarkan.

Beginilah, apabila aturan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia terbatas akalnya, manusia punya perbedaan pendapat, yang tidak dapat mengatur kehidupan manusia dalam menyelesaikan segala problematika ummat yang terjadi.

Aturan yang benar hanyalah aturan yang ditetapkan langsung dari Allah SWT. Dan Islam punya seperangkat aturan itu. Dalam Islam, mewajibkan negara menyediakan fasilitas kesehatan secara gratis dan berkualitas. Tidak memberatkan rakyat untuk membayar, dan semua rakyat sama merasakan fasilitas gratis yang di sediakan oleh negara.

Ini mulai terjadi ketika Rasullullah Shallahu Alaihi Wassallam menjadi pemimpin, Rasulullah Shallahu Alaihi’ Was Sallam nabi & rasul sekaligus pemimpin pertama yang mendirikan negara yang menerapkan Islam secara Kaffah. Daulah Islamiyah (Negara Islam) telah bertahan selama 1.300 abad dan telah berhasil menyelesaikan dalam segala problematika ummat, termasuk dalam sektor kesehatan. (*)

Pos terkait