BANGGAI RAYA- Bupati Banggai H. Herwin Yatim menjadi salah satu kepala daerah yang diundang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion mengenai Pandemi, Inovasi, dan Kebangkitan Ekonomi Daerah. Herwin Yatim tampil langsung dari Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, Selasa (19/1/2021).
Diskusi yang berlangsung secara virtual ini dipimpin oleh Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Prof. Dr. Eko Prasijo.
Kegiatan dilaksanakan Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) untuk memberikan rekomendasi kepada Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) mengenai kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.
Herwin yang didampingi Wakil Bupati H.Mustar Labolo dalam paparannya menjelaskan strategi dan inovasi daerah Kabupaten Banggai dalam penanganan Covid-19.
Ia menjelaskan, setidaknya empat faktor utama strategi dan inovasi daerah dalam penanganan Covid-19. Pertama, respon cepat tanggap (Quick Wins). Kedua, penanganan kesehatan. Ketiga, penanganan dampak ekonomi, dan keempat penyediaan jaring pengaman sosial.
Dari masing-masing faktor utama strategi dan inovasi diatas, Bupati Herwin memaparkan lebih detail bagian penting lainnya. Seperti dalam poin cepat tanggap, dimana dilakukan dengan membentuk tim gugus tugas, mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 serta pengawasan dan pemeriksaan warga pada jalur masuk di perbatasan antar kabupaten, serta pintu masuk pelabuhan dam bandara.
Selanjutnya dalam penanganan kesehatan, Pemda Banggai telah menyiapkan ruang isolasi khusus Covid-19 di RSUD Luwuk dan Rumah Sakit Darurat, menggerakan seluruh potensi daerah dan masyarakat untuk penanganan covid-19, serta menyiapkan fasilitas rumah sakit darurat.
Sementara itu dalam penanganan dampak ekonomi ditujukan untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan pokok dan ketahanan pangan daerah, utamanya untuk pencegah dampak panic buying, serta pemberian insentif dan stimulus kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi.
Sementara itu, dalam penyediaan jaring pengaman sosial, Pemkab Banggai menggerakan seluruh potensi masyarakat sampai ke tingkat desa dan dunia usaha untuk bersama-sama pemerintah untuk saling membantu sesama dan selalu produktif.
Herwin menuturkan bahwa kebangkitan ekonomi di masa pandemi mulai terlihat dengan menggeliatnya aktifvitas pasar tani online, menggeliatnya faktor pariwisata dengan focus penguatan sumber daya lokal desa, daya saing produk lokal UMKM yang tetap terjaga, iklim inovasi yang stabil dimasa pandemi.
Dalam paparannya, Buapti berprestasi ini juga menyampaikanangka kemiskinan di Kabupaten Banggai yang pada tahun 2018 mencapai 9,12, namun sampai dengan tahun 2020 angka kemiskinan mengalami penurunan drastis hingga ke 7 persen.
Dalam kesempatan menyampaikan materi, Herwin juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait inovasi daerah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 kepada para peserta diskusi. Yakni impinan daerah sebagai role model harus mampu bertransformasi sebagai pimpinan virtual yang wajib memiliki keterampilan jejaring sosial (facebook, twiter, instagram, line, dan lain-lain).
Pemerintah daerah harus mendorong terbangunnya jaringan telekomunikasi secara merata, terutama di daerah-daerah terpencil, agar tercipta komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah demi menunjang perekonomian nasional.
Meningkatkan SDM ASN agar mampu menguasai informasi dan teknologi utamanya dalam menghadapi revolusi 4.0 dan new normal.
Memanfaatkan secara maksimal group whatsapp dimasing-masing perangkat daerah untuk membahas strategi peningkatan pelayanan public pada masa pandemi.
Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pelayanan berbasis teknologi online.
Peserta Group Discussion Pandemi, Inovasi, dan Kebangkitan Ekonomi Daerah terdiri dari Bupati Banyuwangi,Bupati Banggai, Bupati Demak, Bupati Hulu Sungai Selatan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN)terdiri atas Prof. Eko Prasojo, . Prof. J. B. Kristiadi, Prof. Erwan Agus Purwanto, Prof. Wila Chandrawila, Dr. Sumarsono, Dr. Harris Turino K, Eva Kusuma Sundari, M.A, MDE, Danang Girindrawardana, MAP. NAL/*
