Hari Ini, Polres Banggai Gelar ITK

  • Whatsapp
AKBP SATRIA ADRIE VIBRIANTO

BANGGAI RAYA- Polres Banggai bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Polres Banggai di bawah kepemimpinan Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto, sekitar Pukul 13.30 WITA, Selasa (7/7/2020), akan melaksanakan kegiatan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri, Swiss Belinn Hotel Luwuk.

“Kegiatan ITK Polri ini, kami harapkan dapat menggali lebih jauh bagaimana penilaian dan harapan masyarakat terhadap kinerja personel kepolisian, khususnya Polres Banggai,” ucap Kapolres Banggai, AKBP Satria Adrie Vibrianto kepada Banggai Raya, Senin (6/7/2020).

AKBP Satria menjelaskan, bahwa latar belakang pelaksanaan TIK Polri, yakni pada tahun 1998, Reformasi Nasional menjadi tonggak dimulainya gelombang reformasi. Pada tahun 1999, Polri melaksanakan reformasi secara instrumental, struktural, dan kultural. Dengan reformasi yang sedang berjalan, pada tahun 2006 hingga 2010, Polri melaksanakan reformasi birokrasi gelombang 1, dengan mengedepankan kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi-deregulasi, dan SDM, yang meliputi tahap 1, yaitu trust building dan tahap 2, yaitu partnership building.

Gelombang 2 reformasi birokrasi Polri dilaksanakan pada tahun 2011-2014 dan mengedepankan perubahan pada 8 bidang, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mind set & culture set aparatur. Saat ini tiba di tahap 3, yaitu strive for excelllent.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan ITK Polri, yaitu melaksanakan konsolidasi reformasi internal di lingkungan kepolisian pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan melalui perbaikan kerangka kelembagaan. Peraturan serta koordinasi yang efektif, dengan lembaga penegak hukum lainnya yang didukung ‘enabling factors’ (faktor-faktor pendukung), untuk mencapai sasaran RBP dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja Polri. Sekaligus menjadi alat penggerak Revolusi Mental dalam menciptakan aparatur Polri yang profesional, Anti KKN dan Humanis, sebagaimana tertuang dalam program Presiden terpilih Jokowi-JK pada saat itu.

Sementara itu, definisi ITK adalah Instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri. ITK menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang objektif, adil dan akurat.

Dasar hukum pelaksanaan ITK Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Polri. Dengan sasaran penilaian sebagai berikut, mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien dalam kerangka dan semangat mendukung progam “PROMOTER”,

Dan objek penilaian dilakukan di 68 Polres dengan 17 satuan fungsi dengan membagi berdasarkan tiga tipe, yaitu: Polres tipe perairan Polres tipe perbatasan (darat dan laut) Polres tipe rawan konflik (SARA, Sumber Daya Alam intoleransi dan radikalisme) Polres tipe Umum. MAN

Pos terkait