GURU HONORER, SIAP-SIAP IKUT REKRUTMEN P3K

  • Whatsapp
Sukriyadi Lalu

BANGGAI RAYA- Ini kabar gembira bagi tenaga honorer di daerah ini, khususnya mereka yang berstatus sebagai guru maupun tenaga kependidikan. Kabar gembira itu bahwa pemerintah mewacanakan merekrut guru dan tenaga kependidikan berstatus honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang dikenal dengan sebutan P3K.

Informasi ini diungkap Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Sukriyadi Lalu usai mengikuti rapat bersama pemerintah pusat melalui aplikasi zoom. “Memang ada wacana (rekrutmen guru tenaga honorer) itu,” ucap Sukriyadi Lalu kepada Banggai Raya di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2020) .

Diakuinya, rekrutmen P3K membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Wacana lainnya adalah opsi pengadaan CPNS guru dan tenaga medis.

Sebelum rekrutmen tenaga honorer dibuka, Bidang GTK Disdik Banggai menyuplai data guru di daerah ini. Kewajiban GTK menyuplai data guru honorer sebut Sukriyadi, atas perintah pemerintah pusat. “Makanya, kami sekarang sedang menginput data guru (honorer) untuk dikirimkan ke aplikasi rebutan yang ditangani BKPSDM,” ungkap dia.

Namun perlu diketahui pula ketentuan rekrutmen P3K. Salah satunya batas usia maksimum. Di daerah ini kata Sukriyadi, persentase guru honorer yang telah berumur di atas 40 tahun itu mencapai 70 persen.

Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Kabar gembira, bagi karyawan honorer yang ikut seleksi CPNS tahun ini belum lulus, jangan berkecil hati karena tahun depan Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka wacana pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS pada tahun 2021.

Beberapa formasi yang akan membuka penerimaan diantaranya bidan, penyuluh, perawat dokter, dan tenaga pendidik atau guru.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo bahwa tahun ini CPNS ditiadakan karena awalnya akan fokus terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

Namun hal itu terhambat karena wabah pandami Covid-19 yang melanda dunia khususnya Indonesia, sehingga tidak bisa terlaksana.

Untuk bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan sesuai dengan kualifikasi bisa mengikuti seleksi pada tahun 2021.

Hanya saja menurut Tjahjo, rekrutmen CPNS tahun 2021 bersifat terbatas sesuai dengan kebutuhan formasi pemerintah.

Beberapa syarat di antaranya adalah memiliki kualifikasi minimal S-1 untuk tenaga pendidik atau guru dan minimal D-3 untuk tenaga kesehatan perawat atau bidan.

Selain itu para tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 juga memiliki usia maksimal 35 tahun.

Dikutip dari laman setkab.go.id, terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti seleksi ini.

Disebutkan dalam PP ini, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

  1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta).
  4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan
  8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). RUM/PIKIRAN RAKYAT.COM

Pos terkait