Gegara PT ANI, Tiga Dinas Kena Semprot

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Bupati Banggai Herwin Yatim menumpahkan kekesalannya pada tiga satuan kerja di lingkungan pemda, terkait ulah perusahaan nikel PT Aneka Nusantara International (ANI) atas aktivitas produksi nikel di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta yang tetap berjalan. Ketiga instansi yang ditegur Bupati Herwin Yatim, adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banggai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banggai, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai.

“Saya undang DLH, Disnaker dan Perhubungan untuk rapat terbatas. Kenapa perusahaan masih tetap melaksanakan aktivitas, padahal sudah ada surat Pemda untuk penghentian. Jangan-jangan ada apa-apanya ini,” tegas Herwin di Kantor Bupati Banggai saat berlangsung rapat khusus terkait pencegahan virus corona (Covid-19).

Seperti diketahui, Pemda melalui Bupati Banggai meminta agar perusahaan nikel itu menghentikan operasional produksi pertambangan nikel, sebelum memenuhi berbagai kewajiban. Surat Bupati Banggai bernomor: 180/341/Bag.Huk yang ditandatangani Wabup Mustar Labolo tertanggal 11 Maret 2020 itu, ditujukan kepada Direktur Utama PT ANI di Jakarta, dengan perihal pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam melakukan operasi produksi PT ANI.

Surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Mustar Labolo itu, diterbitkan atas dasar Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesai (Permen ESDM RI) nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambang mineral dan batubara. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan RKL-RPL. Perturan Kepala BKPM RI nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Surat Kepala Dinas ESDM Sulteng nomor: 540/1509/Minerba, tanggal 11 Februari 2020 perihal penyampaian. Keputusan Bupati Banggai nomor: 541.15/1085/Distamben, tertanggal 29 Oktober 2012 tentang persetujuan revisi izin usaha pertambangan opersi produksi nomor: 541.15/1980/Distamben tertanggal 2 Nopember 2009 kepada PT ANI.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Tim Terpadu yang dipimpin Asisten 1 Sekretariat daerah Kabupaten Banggai, Judi Amisudin, Manager Operasional Lapangan PT Aneka Nusantara Internasional (ANI), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kecamatan Bunta dan Simpang Raya, Asrul menolak menghentikan aktivitas. Alasannya, menunggu surat pemberhentian secara tertulis (hitam diatas putih) dari tim terpadu.

“Maaf kami menolak untuk menghentikan aktivitas perusahaan dan akan terus beroperasi, sebelum ada surat pemberhentian secara tertulis,” ucap Manager Operasional Lapangan PT ANI, Asrul saat pertemuan dengan tim terpadu, di Kantor PT ANI di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Selasa (10/3/2020).

Asrul mengaku sudah menerima kedua surat tersebut dan berkoordinasi dengan pimpinan PT ANI, hasilnya diminta tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Untuk itu, selaku manager operasional lapangan PT ANI, Asrul secara terang-terangan menolak menghentikan aktivitas sesuai instruksi pimpinan.

Selain itu, pada pertemuan tersebut, Human Resources Development (HRD) PT ANI wilayah kerja Kecamatan Bunta dan Simpang Raya, Rahmat mengaku tidak lagi menindak lanjuti surat Dinas ESDM Sulteng dan DLH Banggai serta tetap beroperasi. Alasannya, sesuai hasil koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan PT ANI dengan Gubernur dan Kapolda Sulteng.

“Kami sudah terima surat dari Dinas ESDM Sulteng dan DLH Banggai terkait penghentian sementara aktivitas perusahaan. Setelah kami laporkan ke pimpinan, langsung berkoordinasi ke Pak Gubernur dan Kapolda Sulteng. Hasilnya kami diminta tetap beroperasi,” ucap HRD PT ANI, Rahmat saat pertemuan dengan tim terpadu Pemda Banggai, Selasa (10/3/2020). NAL/MAN

Pos terkait