Gandeng Disnaker, BPJS Kesehatan Tekankan Kepatuhan Badan Usaha untuk Daftarkan Pekerjanya!

BANGGAI RAYA- Para pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai amanat undang-undang. Dengan mendafatarkan seluruh pekerja ke dalam Program JKN maka akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan, sehinggga akan meningkatkan profuktifitas karyawan dalam bekerja.

Hal ini disampaikan oleh Pengganti Pejabat Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Riskha B Husai saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Norma Kerja di Perusahaan di Kabupaten Banggai yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sulawesi Tengah pada kamis (10/08). 

Kegiatan ini turut dihadiir oleh Kepala Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Disnaker Kabupaten Banggai dan perwakilan perusahaan dan badan usaha di Kabupaten Banggai.

“Sesuai amanat undang–undang bahwa pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya tanpa terkecuali, jika dalam hal ini Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sangsi administrasi berupa teguran tertulis, denda, atau tidak memperoleh pelayanan publik tertentu, hal ini tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Riskha.

BACA JUGA:  Pastikan Berjalan Lancar, Kapolres Banggai Pantau Langsung PSU di 2 TPS Kota Luwuk

Riskha menambahkan bahwa BPJS Kesehatan diajalankan atas asas gotong royong dimana seluruh peserta Program JKN, baik yang sehat maupun yang sakit, semuanya ikut berpartisipasi dengan membayar iuran dan setiap warga negara wajiib memproteksi diri mereka melalui asuransi kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pasal 13 menyatakan bahwa badan usaha berkewajiban mendaftarakan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan membayar iurannya.

BACA JUGA:  Pemilu 2024, TPS 12 Luwuk Gelar Pemungutan Suara Ulang

“Tetapi jika perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja masih memiliki opsi untuk langsung mendaftarkan diri mereka sendiri ke BPJS Kesehatan. Jadi tanpa melalui HRD dia membawa bukti identitas kariawan dari perusahaan yang dimaksud, maka hal tersebut dia bisa langusng mendaftar sebagai peserta dari perusahaan tempat dia bekerja,” jelas Riskha.

Sedangkan bagi peserta pasangan suami istri yang masing-masing adalah pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) oleh masing–masing perusahaannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 pasal 14.

Salah satu peserta sekaligus perwakilan dari badan usaha yang hadir, Cindy menyatakan betapa pentingnya kesadaran bersama dalam menerapkan norma-norma kerja yang baik. Ia menyadari bahwa norma kerja yang baik bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang hak dan kesejahteraan pekerja.

BACA JUGA:  Warga Antusias ikut Pemilu PSU di Dua TPS di Kabupaten Banggai

Tentang Program JKN, Cindy mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap program ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi pekerja, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka. 

Ia berharap agar kegiatan sosialisasi semacam ini dapat semakin banyak lagi diadakan di berbagai perusahaan, sehingga lebih banyak individu dapat memahami dan mendukung prinsip gotong royong dalam penerapan norma kerja dan kepatuhan terhadap Program JKN.

“Saya berharap kegiatan seperti ini semakin sering diadakan sehingga menambah banyak insight bagi kami para HRD, sehingga kami di perusahaan lebih memahami lagi mengenai norma kerja serta pentingnya kepatuhan akan Program JKN,” ungkapnya. (*)

Pos terkait