BANGGAI RAYA– Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah di Indoensia dengan angka inflasi tertinggi yakni 8,34 persen. Upaya untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Banggai belum sepenuhnya tercapai. Hal itu dibuktikan dengan tidak masuknya Kabupaten Banggai dalam daftar provinsi, kabupaten dan kota yang menerima Dana Insentif Daerah (DID) karena keberhasilan menekan laju inflasi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama seluruh kepala daerah se Indonesia, Senin (24/10/2022) , menyampaikan bahwa beberapa daerah yang berhasil menekan laju inflasi telah diberikan penghargaan.
Untuk tingkat provinsi masing-masing Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Utara. “Masing-masing mendapatkan lebih dari 10 miliar. Bukan nilainya, tapi apresiasi yang sangat tinggi terhadap bapak dan ibu yang memimpin berkerja keras untuk mengendalikan inflasi. Sekali lagi terima kasih banyak,” kata Tito.
Selanjutnya lanjut Mantan Kapolri ini, untuk tingkat kota ada 15 yang diberikan penghargaan yakni kota Singkawang, Sorong, Tual, Pontianak, Pangkal Pinang, Loksemawe, Kendari Pemantang Siantar, Pare-Pare, Probolinggo, Balikpapan, Metro, Yogyakarta, Samarinda dan Tasikmalaya.
Sedang untuk pemerintah daerah kabupaten apresiasi kepada Belitung, Tabalong, Sintang, Merauke, Kotawaringin Timur, Banyumas, Bulukumba, Cilacap, Sumba Timur, Sumenep, Kudus, Monokwari, Banyuwangi, Indragiri Hilir dan Jember.
“Kami sudah sepakat dengan Menteri Keuangan, kita akan pantau daerah-daerah yang bagus, kemungkinan di akhir tahun akan dibuat lagi, dan akan diberikan dana intensif bagi yang mampu mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” tutur Tito Karnavian.
Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan hasil monitor tentang langkah-langkah pelaksanaan di daerah. Ia menjelaskan ada 294 pemda yang telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. “Artinya masih ada 200-an lebih daerah yang cuek. Artinya kepala daerah tidak ngapa-ngapain,” tegas Tito. NAL
