Fraksi NasDem Minta Pemkab Fokus pada Peningkatan PAD

  • Whatsapp
Sukri Djalumang

BANGGAI RAYA- Partai NasDem melalui Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Banggai memberikan pokok-pokok pikiran terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Fraksi Nasdem diwakili Sukri Djalumang mengatakan, pihaknya menekankan (stressing) terkait pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Banggai untuk lebih mengejar PAD karena telah masuk pada triwulan IV.

Bacaan Lainnya

“Sementara berdasarkan realisasi pada saat pembahasan KUA maupun PPAS lalu, reaslisasinya PAD kita masih dibawah standar. Kami sarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengejar PAD, karena akn berpengaruh pada APBD tahun 2022 mendatang,” ujarnya, pekan lalu.

Selain itu kata dia, terkait dengan belanja yang menagalami kenaikan signifikan diminta kepada Pemerintah Daerah, agar benar-benar dalam belanja di moment perubahan ini dapat bersinergi dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dan terbaca dalam dokumen Perubahan APBD 2021.

Dia juga menegaskan, fraksi NasDem menegaskan soal infrastruktur publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mencapai angka 25 persen.

“Kami berharap kepada Pemerintah Daerah lebih mengkaji dan meneliti serta mencermati untuk postur belanja yang telah diserahkan Pemerintah Pusat yang masuk dalam belanja infrastruktur publik yang mencapai 25 persen,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka mengatakan, terkait dengan PAD Pemkab Banggai akan berusah semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Berbagai cara sudah kami lakukan salah satunya membuat beberapa surat yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka membayar semua kewajiban-kewajiban, sehingga pendapatan daerah dapat kita tingkatkan,” sebutnya.

Bupati menambahkan, begitu juga dengan beberapa pola yang sudah pemkab lakukan khususnya ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga semua OPD bisa memaksimalkan terhadap pendapatan yang telah direncanakan.

“Ada beberapa pendapatan-pendapatan yang rasa-rasanya tidak sesuai dan perlu dibahas bersama dengan DPRD, seperti target pendapatan di Satpol PP yang besarannya mencapai Rp400 juta dan ini sudah tidak logis,” tandasnya. (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait