-->
BANGGAI RAYA-Hampir seluruh fraksi dari 7 fraksi di DPRD Banggai memberikan sorotan tajam terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan bupati dan dibacakan Wabup Furqanudin Masulili dalam rapat paripurna, Senin (26/6/2023).
Setelah penyampaian nota pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Banggai Tahun 2022 dibacakan wabup, giliran seluruh fraksi memberikan tanggapannya.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Masnawati Muhammad, meminta perhatian pemerintah terkait realisasi anggaran yang dinilai tidak optimal.
Selanjutnya Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Siti Aria Nurhaeningsih, menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih rusak di sejumlah wilayah agar dapat ditingkatkan. “Masih banyak desa-desa yang kondisi jalan taninya perlu diperbaiki, demi memudahkan akses petani membawa hasil panennya,” ujarnya.
Untuk bidang pendidikan, Siti mengkritisi kondisi sejumlah sekolah yang belum terakreditasi dan gurunya masih honorer. Begitupula di bidang pelayanan publik, politisi PDIP itu mengatakan bahwa slogan Banggai terang belum tercapai, sebab pemadaman listrik masih jadi keluhan banyak warga dari berbagai kecamatan.
Terkait dukungan Pemda Banggai untuk program nasional penurunan stunting, Fraksi PDIP kata dia, akan terus mengawal agar program itu berjalan baik. “Fraksi PDIP mendorong Pemda Banggai terus melaksanakan program strategis untuk kemasyarakatan,” tegas Siti.
Sementara Fraksi NasDem dengan juru bicara Sukri Djalumang, setelah memuji capaian opini WTP yang tetap bisa dipertahankan pemda, juga mengkritisi kinerja sejumlah OPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran. “Ini Silpa sampai 256 miliar, ini besar sekali. Kami meminta agar kepala OPD yang tidak mampu agar diganti saja,” tegasnya.
Sukri meminta agar Bupati dan Wabup Banggai mengingatkan OPD. “Mohon dicambuk OPD, kalau tidak mampu agar diganti. Banyak usulan masyarakat tidak bisa terakomodir dengan alasan anggaran tidak cukup, padahal ada program yang tidak bisa dilaksanakan. Ini kepala OPDnya harus diganti,” tekannya.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Yolanda Antuke berpandangan soal
tidak tercapainya PAD.
Fraksi Gabungan PKB, Hanura, Perindo melalui juru bicara Bahtiar Pasman menyoroti soal pendapatan asli daerah yang belum mencapai target, terutama pajak dan retribusi.
“Masih sebatas menghitung potensi tanpa perhitungkan sumber daya manusia dan fasilitas,” tuturnya.
Untuk belanja daerah, Bahtiar menyoroti belanja infrastruktur Dinas Pariwisata di Jembatan Dendengan Nambo, materialnya bermasalah. Begitupula soal serapan anggasan Dinas PUPR dan Disdikbud, dalam realisasinya gagal melaksanakan anggaran keseluruhan, khususnya infrastruktur.
Fraksi PAN melalui juru bicara Akmal Ilyas, memberi apresiasi atas capaian pemerintah, dan meminta hal yang kurang agar dibenahi.
Tanggapan terakhir disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara Samiun L Agi.
Sekalipun memberikan apresiasi pada pemda atas kerja sama dengan DPRD, namun ia menyoroti persoalan realisasi anggaran yang tidak tercapai optimal.
Samiun juga menyoroti soal pajak rumah makan, agar sistemnya diperbaiki, sehingga bisa optimal mencapai target. “Kalau sistemnya manual, belum digital, maka sulit dipercaya laporannya. Harusnya sudah diimbau menerapkan sistem pembayaran secara digital, karena datanya lebih bisa dipercaya,” terangnya.
Sebelumnya, Wabup Banggai dalam nota keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mengurai sejumlah hal, termasuk realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 yang hanya 88,59 persen, atau menyisakan Silpa Rp256 miliar. DAR/**
