EVALUASI MANAJEMEN RSUD LUWUK!

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Kasus meninggalnya janin dalam kandungan pasien Yustina Timbil, warga Desa Bulagi II Kecamatan Bulagi, Kabupaten  Banggai Kepulauan ketika menjalani perawatan di RSUD Luwuk memantik reaksi publik. Penilaian miring yang diarahkan kepada petugas medis rumah sakit itu tak bisa dibendung.

Komisi I, DPRD Banggai yang membidani urusan kesejahteraan rakyat rupanya tak tinggal diam. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi I, Masnawati Muhamad yang berlangsung Selasa (23/6/2020) di salah satu ruang rapat dewan menyorot amburadulnya pengelolaan manajemen rumah sakit.

Sorotan demi sorotan disampaikan sejumlah wakil rakyat atas insiden memilukan menyayat hati, karena janin dalam kandungan tak bisa diselamatkan gegara penanganan medis telat.

Dari hasil penelusuran komisi ‘air mata’ melalui rapat dengar pendapat itu, ditemukan bahwa pengelolaan manajemen RSUD Luwuk di bawah komando Dokter Yusran Kasim perlu dibenahi. Betapa tidak, pelayanan pasien dari ruang perawatan seolah tak nyambung dengan informasi yang disampaikan kepada dokter spesialis ahli kandungan. Akibatnya, berbuntut pada penanganan terhadap pasien.

Wakil Ketua Komisi I, Samiun L. Agi misalnya. Politisi PKS ini menyorot pelayanan di rumah sakit. Dalam berbagai kesempatan, Samiun mengaku, menemukan pelayanan yang tak maksimal. ia pun menceritakan beberapa peristiwa yang dialaminya ketika berniat membawa warga yang mengalami kecelakaan. Setibanya di rumah sakit, belum dilayani, sudah menanyakan siapa yang harus menalangi si pasien.

Sejatinya, pelayanan yang harus didahulukan, bukan menanyakan siapa yang bertanggungjawab dalam hal pembiayaan terhadap si pasien. Bahkan, dirinya sempat menjaminkan kendaraannya saat membawa warga yang mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. “Nilai kemanusiaan diabaikan. Padahal, nyawa manusia itu jauh lebih berharga dari benda apa pun,” sorot Samiun.

Bachtiar Pasman, anggota Komisi I lainnya pun menyoroti soal manajemen RSUD Luwuk. mantan Camat Kintom dan Kepala Sat Pol PP Banggai di era Bupati Sudarto ini menilai bahwa manajemen RSUD Luwuk, amburadul. “Ada pembiaran (RSUD Luwuk) terhadap pasien. Kenapa mesti ditunda (operasi sesar). RSUD Luwuk bertatus BLUD (badan layanan umum daerah), pos berhadapan, mrngelola anggaran sendiri. Apakah tidak disediakan dana untuk mengatasi kasus force majeure,” ungkap Bachtiar.

Olehnya itu, Bachtiar menyarankan, Komisi I melalui pimpinan dewan merekomendasikan kepada Pemda Banggai, agar mengevaluasi manajemen RSUD Luwuk.

Suparno, Sekretaris Komisi I ini menyatakan bahwa RSUD Luwuk harus bertanggung atas pelayanan yang menyebabkan kematian janin.

Demikian halnya dengan penekanan Siti Arya, anggota Komisi I lainnya. Urusan kesehatan warga sebut Siti, dijamin dalam berbagai legalitas hukum. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Konstitusi menjamin hak warganya di bidang kesehatan.

Setelah mendengarkan berbagai komentar pihak-pihak terkait, Ketua Komisi I, Masnawati Muhamad menyimpulkan poin-poin penting sebagai rekomendasi lembaga dewan.

Butir pertama rekomendasi itu adalah, komunikasi di internal RSUD Luwuk, mulai dari perawat/bidan di ruang perawatan, dokter hingga ke top manajemen RSUD Luwuk harus diperbaiki. Poin kedua adalah, meminta kepada Bupati Banggai untuk mengevaluasi manajemen RSUD Luwuk.

Desakan mencopot Dokter Yusran Kasim nilai Masnawati, bukanlah solusi. Terpenting adalah perbaikan manajemen dan komunikasi internal. Lagi pula, soal pencopotan merupakan kewenangan Bupati Herwin Yatim. Jika evaluasi itu mengharuskan Direktur RSUD Luwuk, Yusran Kasim dicopot, maka itu kembali kepada pemegang kebijakan. TOP

Pos terkait