Dugaan Korupsi APBDes Matabas di Banggai, Mantan Kades Masuk Lapas Luwuk

BANGGAI RAYA- Jumat, 16 Februari 2024, Penuntut Umum Kejaksan Negeri Banggai menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atas nama Alpian Bode, mantan Kades Matabas yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDesa Matabas Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Tersangka dilimpahkan penyidik Polres Banggai ke Kejari.

Berdasarkan siaran pers yang disampaikan Kasi Intel Kejari Banggai Sarman Tandisau,SH, tersangka Alpian Bode, selaku Kepala Desa Matabas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 141/2407/BPMPD tanggal 7 Desember 2016, dengan ytugas antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa, Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pada tahun 2020 ditetapkan APBDesa Matabas sebesar Rp1.126.319.200 dan tahun 2021 sebesar Rp1.111.210.400, serta ditetapkan beberapa kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain bantuan ternak dan pakan ternak, penghasilan tetap/tunjangan perangkat desa dan pembangunan talud.

BACA JUGA:  Meneropong Keadilan Islam dalam Kasus Vina, Sebelum 7 Hari: Sebuah Refleksi Hukum dan Moral

Dari kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan volume pekerjaan, dan beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif). Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dikendalikan langsung oleh tersangka Alpian Bode, dan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan tersebut dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatannya, tersangka telah merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp 592.074.829,- (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

BACA JUGA:  Wisatawan Asal Jakarta Tujuan Danau Ubur-Ubur Bokan Kepulauan Karam di Perairan Matanga

Perbuatan tersangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA:  Rayakan Iduladha 1445 Hijriah, DSLNG Berbagi Kurban 17 Ekor Sapi

Selanjutnya terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Luwuk selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024 s/d tanggal 6 Maret 2024.**

Pos terkait