DPRD Bangkep Minta Polisi Telusuri Pungutan Biaya Porang Non Pemerintah

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Anggota DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Suhardin Sabalino meminta pihak kepolisian untuk segera menelusuri dugaan praktik pungutan liar biaya program Komoditi Porang non pemerintah kepada petani sebesar Rp300-400 ribu.

Anggota Komisi I DPRD Bangkep ini mengaku, bahwa hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sebab, kasus penipuan yang dilakukan sejumlah oknum kerap terjadi di Bangkep dengan berbagai dalih.

Bacaan Lainnya

Olehnya, tindak lanjut pihak kepolisian sangat penting untuk meminimalisir terjadinya dugaan penipuan di kalangan masyarakat.

Apabila tidak benar dan hanya merugikan masyarakat, maka pihak kepolisian segera menangkap oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

“Kan sudah banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi di Bangkep. Ini yang perlu di antisipasi. Kasian masyarakat kita yang menjadi korban penipuan,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Diketahui, belakangan ini, ramai diperbincangkan adanya program bantuan komoditi Porang untuk masyarakat yang dikelola melalui non pemerintah.

Bantuan dengan iming-iming akan mendapatkan bibit komoditi Porang hingga biaya operasional mulai dari pengolahan lahan sampai pada perawatannya berkisar Rp70 juta perjiwa itu, memantik respon banyak kalangan.

Sebab, bantuan tersebut ada pungutan biaya awal terhadap petani secara fariatif. Ada yang menyetor Rp300 ribu, dan ada juga yang menyetor Rp350 ribu hingga Rp400 ribu.

Namun, sejauh ini, bantuan itu tidak jelas asal usulnya dan kebenarannya. (*)

Penulis: Suriyanto H. Pasangio

Pos terkait