DPRD Banggai Dorong Perubahan APBD untuk Kepentingan Masyarakat

  • Whatsapp
Suprapto Ngatimin

BANGGAI RAYA – Perubahan APBD tahun anngaran 2021 yang telah disahkan DPRD Kabupaten Banggai difokuskan untuk kepentingan masyarakat seperti penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan perekonomian masayarakat di masa pandemi Covid-2019.

“Hal ini sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk menangani masalah Covid di daerah ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto, pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Dia menjelaskan, pihaknya telah bersepakat dengan pemerintah daerah untuk menggratiskan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJ Kesehatan yang dibiayai daerah. Selain itu juga untuk membantu perekonomian masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial yang diberikan mellaui kegiatan padat karya.

“Nantinya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh soal status BPJS mereka dinonaktifkan atau di black list. Di momentum perubahan ini kita berupaya untuk mengakomodir hal itu sehingga pada tahun 2022 mendatang secara keseluruhan bisa tertangani,” sebutnya.

Dia menyebutkan, pada SILPA APBD tahun 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 152 miliar, yang hampir 80 persen untuk membiayai belanja tidak langsung dalam hal ini untuk biaya kebutuhan pegawai, sedangkan sisanya akan digunakan untuk menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah (RPJMD).

“ Kita akan koneksikan dengan KUA/PPAS kita di tahun 2022, sehingga seluruh program yang sasarannya pada RPJMD bisa terakomodir dan tertangani secara baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah bersepakat bajwa belanja langsung digunakan untuk penguatan ekonomi dan jaring pengaman sosial serta kesehatan, sehingga status level 3 Kabupaten Banggai saat ini dalam penanganan Covid-19 bisa turun ke level 2.

“Pemerintah bisa melakukan efesiensi-efesiensi belanja kita yang sifatnya konsumtif, sehingga daerah ini bisa lebih baik,” katanya.

Sebelumnya Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka dalam rapat paripurna pengantar nota keuangan daerah menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Banggai hingga saat ini telah berhasil mengaktifkan atau telah membayar BPJS milik masyarakat yang sebelumnya dinonaktifkan atau di black list sebanyak 54 ribu.

“ Saat ini kita sudah mensikronkan data BPJS milik masyarakat sebanyak 35 ribu dan Alhamdulillah telah bisa kami bayarkan,” sebutnya.

Selain itu kata Bupati, p[ihaknya juga telah menganggarkan Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) di Perubahan APBD tahun 2021, yang bertujuan agar pegawai yang ada di lingkup Pemkab Banggai bisa bekerja secara professional dan berkualitas.

“Ini semua kita lakukan agar daerah ini bisa lebih maju kedepan dan membangun daerah ini secara bersama-sama,” tandasnya. (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait