Disnakertrans Banggai Sediakan Mediator Perselisihan Buruh

  • Whatsapp
Ridwan R. Amin

BANGGAI RAYA- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Banggai mengantisipasi sering terjadinya perselisihan hubungan industri di daerah ini, sehingga Nakertrans telah menyediakan Pejabat Mediator yang digawangi oleh Welly Ismail.

Kepala Bidang Hubungan Industri, Disnakertrans Banggai, Ridwan R. Amin kepada Banggai Raya, Selasa (28/9/2021) membenarkan hal tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kalau ada keluhan bagi para pekerja/buruh/karyawan di perusahaan terkait dengan perselisihan hubungan industrial, saat ini sudah ada Pejabat Mediator di Disnakertrans untuk memfasilitasi/mediasi masalah-masalah tersebut. Pejabatnya adalah bapak Welly Ismail,” ungkap Ridwan R. Amin.

Ia menambahkan, bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Perusahaan harus menaati PP yang sudah diatur. Dengan adanya UU Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya.

“Kami di dinas sudah melayangkan surat dan menyosialisasi terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus disesuaikan dengan kondisi iklim berusaha di Kabupaten Banggai di Masa Pandemi ini,” harapnya.

Turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sangat membantu pemerintah, pelaku usaha dan para pekerja atau buruh.

Perusahaan, baik usaha skala besar, usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil dapat memahami dan menjalankan amanat dari undang-undang tersebut.

Ini kata dia, dimaksudkan agar pemerintah maupun pelaku usaha, dan para pekerja/buruh sama-sama terlindungi dan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

“Ada empat turunan dari Undang-undang tersebut, yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya dan Waktu Istirahat, dan PHK, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tambahnya. (*)

Penulis: Muh Rum Lengkas

Pos terkait