Disdikbud Sulteng Izinkan SMK Laksanakan Pembelajaran Praktik

  • Whatsapp
Abdurrahman Abdillah Y Rumi

BANGGAI RAYA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah mengizinkan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau SMK dan SMANOR untuk melaksanakan pembelajaran praktik bagi peserta didik.

Hal itu sesuai dengan surat edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati V. Windarrusliana, SKM, M.Kes.

Bacaan Lainnya

Surat itu bernomor 001/14.SEK/DIKBUD, tertanggal 27 September 2021, tentang Perubahan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Di Satuan Pendidikan Terpadu Madani/SMANOR/SMA/SMK/SLB Tahun Pelajaran 2021/2022 Di Masa Pandemi Covid-19.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Provinsi Sulteng, Abdurrahman Abdillah Y Rumi mengatakan, pembelajaran praktik di satuan pendidikan menengah kejuruan adalah keahlian inti SMK.

Sehingga, pelaksanaan pembelajaran praktik yang merupakan mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diberikan izin, dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Pelaksanaan Prakerin dilakukan dengan mempertimbangkan daerah tujuan terdekat, diutamakan industri setempat. Pembiayaan yang ditimbulkan karena adanya kegiatan prakerin dengan tidak memberatkan orang tua siswa, kepala SMK agar mempertimbangkan prakerin berbiaya murah dan terjangkau. Persyaratan tes rapid atau swab bagi peserta Prakerin di industri, agar pelaksanaannya berkoordinasi dengan tim satuan tugas Covid-19 kabupaten/provinsi. Tanggungjawab pelaksanaan prakerin SMK menjadi tanggungjwab kepala SMK,” kata Abdurrahman Abdillah Y Rumi kepada Banggai Raya, Selasa (28/9/2021).

Selain itu, Ia menambahkan, ketentuan pembelajaran tatap muka diperkenankan untuk wilayah PPKM Level 1, 2 dan 3 penyebaran Covid-19 di Kabupaten/Kota se Sulteng, sementara untuk wilayah PPKM level 4 tidak diperkenankan melaksanakan PTM.

Serta tidak diperkenankan melaksanakan upacara bendera, apel pagi, kegiatan ekstrakurikuler, penggunaan kantin, dan kegiatan yang mengundang kerumunan di satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan.

Pembelajaran tatap muka di semua satuan pendidikan SMA/SMK/SLB se Sulteng, paling cepat dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021. Apabila dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko daerah berubah ke Zona Oranye atau ke Zona Merah atau berubah ke PPKM Level 4, berdasarkan keputusan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulteng, satuan pendidikan tersebut wajib ditutup kembali secara otomatis oleh Kepala Satuan Pendidikan.

“Kami dalam memberikan izin PTM di satuan pendidikan, dengan memperhatikan, diantaranya memperhatikan ketentuan atau kebijakan pemberlakuan PTM yang dikeluarkan oleh Bupati. Wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan telah mengisi daftar periksa pada laman Dapodik. Tidak memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi daftar periksa, atau kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. Dan lain sebagainya,” jelasnya.

PTM diawali dengan masa simulasi. Masa simulasi bagi jenjang kelas XII pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB/SMANOR se Sulteng, dengan prokes yang ketat sampai tanggal 30 Oktober 2021.

Masa Transisi bagi semua jenjang kelas mulai tanggal 1 Nopember 2021, sampai akhir masa semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022, selanjutnya dilanjutkan dengan Masa Kebiasaan Baru. Dan satuan pendidikan dapat memilih 3 alternatif kurikulum, yakni kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat dan/atau kurikulum hasil penyederhanan oleh satuan pendidikan.

“Implementasi pelaksanaan PTM agar berpedoman terhadap Inpres Nomor 2/2020, dan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, serta Instruksi Gubernur dan peraturan lainnya yang relevan. Kami bersama kepala satuan pendidikan agar melakukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik , dengan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Vaksinasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Bagi kepala satuan pendidikan yang melanggar surat edaran ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Penulis: Muh Rum Lengkas

Pos terkait