Disdik Banggai Terapkan Pelayanan Transparan

  • Whatsapp
BIDANG Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai telah menempelkan di diding ruangan tentang aturan pelayanan di bidang tersebut. FOTO: RUM LENGKAS

BANGGAI RAYA- Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banggai melakukan pelayanan terhadap guru dan tenaga kependidikan ASN maupun honorer secara transparan. Baik untuk pengurusan sertifikasi, penerima tunjangan daerah khusus, pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan penerima tambahan hasil.

Seperti Selasa (23/11/2021) kemarin, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Disdik Banggai menempelkan persyaratan bagi penerima tunjangan dan pengurusan NUPTK di depan ruangannya.

Bacaan Lainnya

Tertera juga foto kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Sukriyadi Lalu, SE, dan Kepala Seksi PTK PAUD dan Non Formal, Irawati Manes, S.sos, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar, Syamsul Bahri Lanta, S.STP, dan Kepala Seksi PTK Kebudayaan, Mardiana Ruslan, SE.

“Sudah lama program ini berjalan, hanya masih banyak orang yang belum tahu, oleh sebab itu untuk memudahkan pelayanan kepada guru honor maupun guru PNS, Kami berinisiatif untuk membuat informasi seperti ini, agar guru honor/PNS yang datang berurusan, semuanya sudah lengkap. Sehingga mempercepat pelayanan mengingat jumlah guru PNS dan guru non PNS jumlahnya cukup banyak,” kata Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdik Banggai, Sukriyadi Lalu kepada Banggai Raya.  

Dijelaskannya, bahwa kriteria guru penerima tunjangan profesi atau sertifikasi adalah guru PNSD yang sudah memiliki sertifikat pendidik, berkualifikasi akademik paling rendah D-IV atau S1, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdaftar aktif pada Dapodik.

Kriteria guru penerima tunjangan daerah khusus (dacil), yaitu guru CPNSD dan PNSD yang bertugas di daerah khusus yang ditentukan oleh Kementerian Pusat, berkualifikasi akademik paling rendah D-IV atau S1, memiliki NUPTK, aktif bertugas sebagai kepala sekolah dan guru mata pelajaran atau guru kelas, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdaftar aktif pada Dapodik.

Dan persyaratan pengurusan NUPTK TK, SD, dan SMP, yaitu SK dinas/SK Yayasan untuk non PNS, SK CPNS dan PNS, SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah, kartu tanda penduduk (KTP), ijazah awal sampai dengan ijazah akhir (S1 pendidikan), dan terdaftar aktif dalam Dapodik.

“Kriteria guru penerima tambahan penghasilan (tamsil), yaitu guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik, berkualifikasi akademik paling rendah D-IV atau S1, memiliki NUPTK, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling /guru teknologi informasi dan komunikasi, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdaftar aktif pada Dapodik,” tambahnya. (*)

Penulis: Muh Rum Lengkas

Pos terkait