Dipimpin 3 Bupati, Banggai 10 Tahun WTP Berturut-turut

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai untuk mewujudkan laporan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbilang berhasil. 

Keberhasilan itu ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan pengelolan keuangan Pemkab Banggai selama 10 tahun berturut-turut.

Bacaan Lainnya

Masa 10 tahun itu terhitung sejak 2013 sampai 2022 ini atau berada di tiga bupati yakni Sofhian Mile, Herwin Yatim dan Amirudin Tamoreka.

Bila dihitung berdasarkan 10 kali penerimaan opini WTP tersebut, masa pemerintahan Bupati Sofhian Mile meraih tiga kali yakni tahun 2013, 2014 dan 2015. Kemudian di masa Bupati Herwin Yatim, Banggai meraih 5 kali opini WTP yakni tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sementara di masa Bupati Amirudin Tamoreka, tercatat telah dua kali menerima opini WTP yakni tahun 2021 dan 2022.

Untuk tahun 2022 ini, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bersama sejumlah kepala daerah, menerima predikat opini WTP dari BPK RI pada Kamis (22/9/22), bertempat di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Penyerahan Opini WTP merupakan bagian dari rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Selain penyerahan Opini WTP, Rakernas juga dirangkaian dengan aneka lomba, coaching clinic, webinar dan talkshow. 

Opini WTP sendiri, dilansir dari laman resmi BPK RI, adalah pernyataan profesional pemeriksa keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. 

Pemerintah daerah, lanjut Menkeu, penerimanya mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP. 

Sedangkan untuk lembaga pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Hal itu tentu baginya merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bekerja di tengah situasi pandemi. 

“Alhamdulillah hari ini saja kita bertemu di dalam ruangan ini, menandakan pembeda dari dua tahun berturut-turut yang diperhadapkan dengan situasi pandemi covid. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi. Bertemu tatap muka saja tidak bisa,” jelas Sri Mulyani. DAR/**

Pos terkait