Diberhentikan, Dua Aparat Desa Ngadu ke DPRD Bangkep

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Dua aparat Desa Sumondung Kecamatan Bulagi yaitu Kaur Pembangunan dan Kaur Umum mendatangi Komisi I DPRD Bangkep. Kedatangan mereka terkait masalah kebijakan Kepala Desa yang memberhentikan dengan alasan berakhir masa jabatan.

Kedatangan para perangkat desa tersebut langsung disambut oleh ketua Komisi I, Irwanto T Bua bersama anggota dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang instansi terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kabag Hukum, Camat Bulagi dan Kepala Desa Sumondung beserta Ketua BPD.

Salah seorang perangkat desa yang dipecat, Siti Nurmila mengungkapkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Kades mengeluarkan surat pemberhentian masa jabatan.

” Selain itu, kami d berikan Surat Peringatan (SP) sampai dua kali, ” katanya.

Menurutnya, pemberhentian yang dilakukan oleh kepala desa tanpa mengikuti regulasi yang berlaku. Sehingga mereka meminta agar diaktifkan kembali sebagai aparat desa.

Dihadapan anggota Komisi I, Kades Sumondung mengklarifikasi persoalan tersebut. Menurutnya dua aparat desa tersebut kurang aktif dalam mengikuti rapat-rapat di desa.

“Kedisiplinannya kurang, bahkan fungsi mereka sebagai aparat desa tidak jalan, makanya saya memberikan SP sampai dua kali. Kedua aparat desa masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, karna sampai saat ini belum ada pemberhentian,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I , Irwanto T Bua mengatakan dalam regulasi tidak dicantumkan berapa lama jabatan aparat desa Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, namun di batasi dengan usia sampai 60 tahun.

Menurut Iwan, sapaan akrabnya, secara subjektif ia menilai persoalan ini hanya karna kurangnya komunikasi antara kades dengan aparatnya.

“Jangan hanya karna persoalan pribadi kemudian menjadikan program desa terbengkalai, ” tegasnya.

Anggota Komisi I, Hardi Unus menghimbau kepada dinas terkait dalam hal ini DPMD agar kedepannya bisa memberikan Bimtek kepada kepala desa untuk lebih mengetahui aturan di desa.

“Masih banyak kepala desa berserta aparatnya yang belum memahami aturan main di esa, sehingganya perlu mereka diberikan pelatihan,” Tutupnya. SAM

Pos terkait