Dewan-Pemda Banggai Sepakati Rancangan KUA PPAS

  • Whatsapp
KETUA DPRD Banggai, Suprapto didampingi Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar, Wakil Ketua II, Samsulbahri Mang bersama Wabup Banggai menandatangani nota kesepakatan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2021 di momen rapat paripurna dewan. FOTO: RAHMAN ASNAWI

BANGGAI RAYA– DPRD Banggai menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian sambutan Bupati Banggai atas penandatanganan nota kesepakatan antara Pemda Banggai dan DPRD Banggai tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna tersebut berlangsung, Rabu (22/9/2021) di ruang sidang utama DPRD Banggai, dipimpin Ketua DPRD Banggai, Suprapto N, didampingi Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar, Wakil Ketua II, Samsulbahri Mang serta dihadiri Wakil Bupati, H. Furqanuddin Masulili, Forkopimda serta pimpinan OPD di lingkup Pemda Banggai.

Bacaan Lainnya

Usai dibuka, rapat paripurna tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemda Banggai dan DPRD Banggai tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, yang dilakukan Wakil Bupati Banggai, H. Furqanuddin Masulili mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dan Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai.

Ketua DPRD Banggai, Suprapto N dalam pengantar rapat paripurna mengatakan, penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 169, 170 dan 171.

“Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda RAPBD,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, H. Furqanuddin Masulili saat membacakan sambutan tertulis Bupati Banggai menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja -kerja DPRD dalam menyusun dan KUA PPAS tahun anggaran 2021.

Wabup menjelaskan, dalam Peraturan Mendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 diamanatkan bahwa pemerintah daerah harus memenuhi proses penyusunan APBD tahun 2021 mulai penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selain itu kata Wabup, dalam rangka percepatan perlengkapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, persetujuan bersama antara pemda dan dewan ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, saya ingin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka percepatan pembahasan sehingga dokumen KUA dan PPAS ini dapat kita sepakati bersama,” ujarnya.

Sesuai dengan kesepakatan bersama kata Wabup, eksekutif dan legislatif bersama sama saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga tahapan evaluasi.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS tahun anggaran 2021, maka tim anggaran pemerintah daerah akan segera melaksanakan tahapan penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2021, yang akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama,” jelasnya.

Wabup menambahkan, eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. “Saya berharap, agar Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini dapat berjalan optimal,” tandasnya. (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait