Dewan Minta Penetapan Panitia Pilkades Kayowa Ditinjau Kembali

  • Whatsapp
SUASANA jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Banggai, Selasa (12/10/2021) di runag rapat DPRD Kabupaten Banggai. FOTO: RAHMAN

BANGGAI RAYA- Pelaksanaan pemilihan kepala desa di sejumlah desa di Kabupaten Banggai menjadi tren dan diadukan masyarakat ke lembaga dewan, khususnya soal tahapan seleksi pada item penilaian pembobotan bakal calon kepala desa.

Dari sejumlah pengaduan yang masuk ke DPRD Banggai, bermuara pada urusan administrasi dan ketidakpuasan atas hasil penetapan panitia Pilkades tentang bakal calon Kades yang lolos seleksi pembobotan. Bahkan hal itu dinilai sebagai sebuah indikasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades.

Bacaan Lainnya

Hal ini seperti yang dibeber Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kayowa ke DPRD Banggai.

Terkait pengaduan itu, Komisi I DPRD Banggai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (12/10/2021) dengan menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Batui, Panitia Pilkades serta para pengadu yaitu bakal calon kades.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banggai Masnawati Muhammad itu, salah satu bakal calon yang digugurkan oleh panitia Pilkades Kayowa , Fahrudin L mengungkapkan, pengaduan yang terjadi pada proses Pilkades Kayowa, bermula saat ditemukannya poin-poin yang dianggap telah melanggar asas demokrasi berupa adanya Surat Keputusan (SK) yang digunakan salah satu bakal calon Kades yang dinilai palsu dalam proses pembobotan. Padahal SK tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh mantan kades sebelumnya. Namun oleh panitia pelaksana Pilkades dan pihak kabupaten saat rapat di kecamatan, mengabaikan seluruh pernyataan tertulis dan saksi hidup terkait hal itu.

“ Dalam penyataan tertulis dari mantan kades menyatakan benar bahwa dirinya tidak pernah membuat dan menandatangani SK-SK yang digunakan sebagai persyaratan untuk pembobotan bakal calon kades dalam proses Pilkades. Namun SK tersebut kami nilai janggal karena tanggal pembuatannya saat mantan kades belum menjabat,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Meski sudah ada pernyataan dari mantan kades kata dia, panitia tetap bergeming dan melanjutkan proses selanjutnya dengan menetapkan hasil pembobotan dan menetapkan bakal calon Kades.

“Dari enam orang bakal calon Kades saat pembobotan, hanya lima orang yang dinyatakan lolos oleh panitia. Sedangkan saya digugurkan dengan alasan poin pembobotan berada paling bawah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai,Amin Jumail mennyebutkan, persoalan yang terjadi di Desa Kayowa telah diselesaikan oleh instansinya dalam sebuah pertemuan yang digelar di Kecamatan Batui.

“Dalam berita acara yang dibuat di pertemuan itu disebutkan, berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan dan diperlihatkan oleh panitai Pilkades Kayowa dan bakal calon Fahrudin L dan Yohanis bahwa aduan saudara Fahrudin L dan Yohanis masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga panitia Pemilihan Kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan aduan tersebut dan Panitia Pilkades tetap dalam keputusannya menetapkan bakal calon kades Kayowa tentang Penetapan Hasil Bakal Calon Kades yang telah lolos dalam seleksi tambahan,” katanya.

Setelah mendengarkan seluruh keterangan, masukan dan saran dari para pihak termasuk dari anggota Komisi I, Ketua Komisi I, Masnawati Muhammad menyebutkan, rapat dengar pendapat ini digelar ini sebagai tindaklanjut dari adanya aduan-aduan yang masuk dari masyarakat, untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan.

Dia menyebutkan, Komisi I DPRD Banggai berkesimpulan meminta kepada Bupati Banggai melalui pimpinan DPRD Banggai, akan melakukan penelitian dan peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia Pilkades Desa Kayowa Kecamatan Batui tentang Penetapan Bakal Calon Kades.

“Melakukan peninjauan kembali atas mekanisme tahapan Pilkades Desa Kayoawa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari institusi yang berwenang atas adanya dugaan pemalsuan tiga buah SK yang digunakan salah satu bakal calon kades,” tandasnya. (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait