Dewan Banggai Janji Awasi Pergub SPP Gratis

  • Whatsapp
Suprapto Ngatimin

BANGGAI RAYA- Ketua DPRD Banggai, Suprapto mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulteng yang merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada SMA dan SMK serta SLB. Biaya yang diterapkan itu biasanya dikenal dengan sebutan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan). “Iya, saya sangat mengapresiasi (revisi) pergub ini,” respon Suprapto kepada Banggai Raya via WhatsApp, Senin (22/11/2021).

Salah satu butir penting revisi pergub yang diteken oleh Gubernur Longki pada tahun 2017 itu adalah peniadaan sumbangan pendidikan bagi pelajar jenjang SMA dan sederajat. Suprapto menyadari bahwa kewenangan SMA dan sederajat berada di Pemprov Sulteng, tapi revisi pergub itu sangat memberi manfaat besar bagi warga di seluruh kabupaten/kota di Sulteng.

Bacaan Lainnya

Tentu saja, kebijakan revisi itu akan dinikmati oleh warga Kabupaten Banggai, khususnya mereka yang bersekolah di jenjang SMA/SMK maupun di SLB. Sebab,  orang tua pelajar tak perlu merogoh kocek untuk membayar biaya bulanan.

Ia berharap, revisi pergub tersebut segera terealisasi di tahun 2022 mendatang. Dampak baiknya adalah tak ada lagi alasan bagi orang tua tidak menyekolahkan anaknya, karena terbentur dengan biaya bulanan. “Harapan kami, tentu saja mereka siswa kategori kurang mampu juga bisa bersekolah dan berprestasi,” harap Suprapto.

Harapan lainya sebut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banggai ini, pergub hasil revisi itu harus benar-benar diimplementasikan dengan baik. Artinya, pihak SMA/SMK/SLB di wilayah Kabupaten Banggai menerapkan kebijakan gratis sekolah atau tanpa pungutan dalam bentuk apapun.

Terhadap pergub hasil revisi itu kata wakil wakyat berstatus tiga periode ini adalah lembaga Dewan Banggai akan mengawasi kebijakan tersebut. Sekaligus sebut Suprapto, memastikan bahwa siswa miskin bisa bersekolah ke jenjang lanjutan atas.

Untuk diketahui bahwa Pemprov Sulteng akan melakukan perubahan atau merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada SMA dan SMK serta SLB.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memprogramkan agar biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMK diupayakan gratis. Saat ini, revisi Pergub Nomor 10 Tahun 2017, sementara berproses.

Pungutan dan sumbangan ditalangi oleh biaya operasional sekolah (BOS) daerah. Pemprov Sulteng akan menanggulangi pembayaran tersebut kepada sekolah-sekolah di wilayah Sulteng.

“Jadi akan ada anggaran yang diperuntukkan buat siswa SMA/SMK sebagai pengganti dari pungutan sesuai Pergub nomor 10 tahun 2017 tersebut. Pergub nomor 10 tahun 2017 akan dihapus. Insya Allah kalau selesai itu, tahun 2022 ini akan diberlakukan. Tergantung dari Pergub yang akan terbit pada tahun akan datang, untuk menghapus Pergub yang sebelumnya, seperti itu,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Provinsi Sulteng, Abdurrahman Abdillah Y Rumi kepada Banggai Raya, Jumat (19/11/2021). (*)

Penulis: Sutopo Enteding

Pos terkait