DAU Tak Cukup Biayai Tukin ASN Banggai, DBH Jadi Sasaran

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA-Struktur APBD Banggai yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati pada Selasa (29/11/2022), menyisakan persoalan terkait jumlah dana alokasi umum (DAU) sebagai anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, dan mulai ditentukan penggunaannya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pemerintah pusat tidak mengatur pembagian untuk pendanaan tertentu, maka sejak tahun 2023 mendatang, sebagian DAU sudah diatur penggunaannya.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Banggai Syafruddin Husain kepada wartawan, Rabu (30/11/2022) mengatakan, Kemenkeu telah mengatur bahwa DAU sudah harus dialokasikan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan dan penggajian formasi PPPK, di samping DAU yang bebas atau tidak ditentukan penggunaannya. Sementara DAU yang tidak ditentukan penggunaannya itu, dipakai untuk belanja pegawai yakni gaji dan operasional. DAU Banggai yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp834,1 miliar, sementara DAU yang tidak ditentukan penggunaannya itu senilai Rp595,5 miliar. Padahal kata Syafruddin, masih ada kebutuhan anggaran untuk pegawai yang cukup besar, yakni tunjangan kinerja (Tukin) atau dalam bahasa APBD disebut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Untuk menutupi Tukin atau TPP yang besar kata politisi PKB itu, maka solusinya hanya dari dana bagi hasil (DBH), sebab DBH itu yang penggunaannya bebas. Persoalannya tegas Syafruddin, maka porsi DBH untuk anggaran pembangunan yang akan berkurang. “DBH ini jadi sasaran untuk bayar Tukin, sebab itu yang bebas. Tapi anggaran DBH untuk rakyat jadi berkurang jauh, sebab Tukin juga butuh hampir Rp200 miliar,” ujarnya.

Dari data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, jumlah DAU yang akan ditransfer pemerintah pusat untuk Kabupaten Banggai tahun 2022 ini, nilainya sebesar Rp834,1 miliar. Dari jumlah sebesar itu, hanya Rp595,5 miliar yang tidak ditentukan penggunaannya. Sementara sisanya terdapat alokasi untuk Penggajian Formasi PPPK senilai Rp47,1 miliar, Pendanaan Kelurahan senilai Rp9,2 miliar, Bidang Pendidikan sebesar Rp92,4 miliar, Bidang Kesehatan sebesar Rp60,3 miliar dan Bidang Pekerjaan Umum senilai Rp29,4 miliar. DAR

Pos terkait