DANA NON KAPITASI TAK BISA DIBAYARKAN

Fuad: Ditalangi APBD-P Atau APBD 2021

BANGGAI RAYA- Tenaga medis yang bertugas di sejumlah puskesmas di daerah ini sepertinya harus ikhlas menerima kenyataan pahit. Betapa tidak, miliaran rupiah dana non kapitasi tak bisa dibayarkan. Namun, bukan berarti tanpa solusi. Komisi dewan yang membidani keuangan dan aset daerah itu akan mencarikan solusinya, seperti menyiasati anggaran itu di APBD Perubahan. Jika tidak memungkinkan misalnya, dialokasikan di APBD 2021 mendatang.

Fakta demikian terungkap saat Komisi III, DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Banggai, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sejumlah kepala puskesmas se Kabupaten Banggai, di ruang rapat DPRD Banggai, Selasa (30/6/2020).

Sekadar diketahui, dana non kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, maka tarif non kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan: (i) pelayanan ambulans. (ii) pelayanan obat program rujuk balik, (iii) pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik, (iv) rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis, (v) jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta (vi) pelayanan keluarga berencana.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, DPRD Banggai, Fuad Muid itu, membahas terkait hak-hak tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan dana non kapitasi yang belum terbayarkan beberapa tahun sebelumnya.

Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPRD Banggai mempertanyakan penyebab belum terbayarkannya dana non kapitasi atas klaim pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS.

Satu per satu peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan dana tersebut.

Saat itu, Kepala BPJS Cabang Luwuk, Arif Sugiharto mendapat giliran pertama memberikan penjelasan terkait dengan pembayaran klaim dana non kapitasi ke Puskesmas tersebut.

Menurut Arif, dana non kapitasi, setiap klaim pihaknya langsung melakukan pembayaran. “Mulai dana non kapitasi di tahun 2017 hingga 2020, kami sudah bayarkan. Pembayarannya langsung ke rekening yang sesuai dengan kesepakatan dalam kerjasama. Hanya saja, untuk tahun 2020 yang sudah kami bayarkan baru sebesar Rp500 juta, dan masih menyisakan sebesar Rp100 juta lebih. Selain di tahun 2020 itu, kami sudah bayarkan sesuai dengan klaim,” ujar Arif di hadapan anggota Komisi III, DPRD Banggai.

Hanya saja, empat puskesmas, yakni Puskesmas Kampung Baru, Puskesmas Toili Barat, Puskesmas Tangeban dan Puskesmas Bunta mengaku, meski dananya sudah ditransfer ke rekening, tetapi tidak dapat diambil.

Bahkan menurut mereka, mulai tahun 2017 hingga memasuki Juni 2020, dana non kapitasi mereka belum terbayarkan.

Misalnya, dana non kapitasi di Puskesmas Kampung Baru. Di puskesmas tersebut, mulai tahun 2017 sampai dengan 2020, total dana non kapitasi yang belum terbayarkan sebesar Rp300 juta.

Sama halnya di Puskesmas Tangeban. Di puskesmas ini juga total dana non kapitasi mulai tahun 2017 hingga 2020 yang belum terbayarkan sebesar Rp746 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Banggai, Anang Otoluwa mengaku, dana non kapitasi belum terbayarkan. “Ada sebanyak Rp5,2 miliar dananya. Dan untuk dana non kapitasi ditransfer langsung ke kas daerah. Sedangkan dana kapitasi, memang masuk ke DPA kami (Dinas Kesehatan). Hanya saja, kondisi anggaran kita yang tidak mencukupi yang membuat dana non kapitasi tidak terbayarkan,” jelas Anang.

Sementara itu, Kepala BPKAD Banggai, Marsidin yang kala itu datang terlambat memberikan keterangan bahwa dana non kapitasi tidak ada lagi anggarannya. “Begitu keterangan Kepala BPKAD terakait dengan dana non kapitasi,” tutur Ketua Komisi III, DPRD Banggai, Fuad Muid kepada Banggai Raya, usai rapat berakhir.

Jadi kesimpulan rapat tersebut sambung Fuad Muid, bahwa pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi agar dana kapitasi dan non kapitasi dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2020.

“Ya, sudah tidak ada anggarannya. Kesimpulannya akan didorong penganggarannya di ABT. Kalau tidak ada di ABT (APBD Perubahan, red), maka (dianggarkan) tahun depan (2021),” ungkap politisi PDIP itu. URY

68 Pengunjung membaca berita ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!