BANGGAI RAYA – Aksi mogok atau penghentian pelayanan yang sempat dilakukan para Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan, Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, memantik respon dari berbagai kalangan.
Meski aksi itu merupakan buntut atau bentuk protes atas belum dibayarnya jasa medik, namun hal itu sangat disayangkan. Seperti yang disampaikan Ketua DPC Partai Hanura Bangkep, Jufri Hermawan.
Kepada wartawan, Selasa (27/9/2022) kemarin, Ketua DPC Partai Hanura Bangkep, Jufrie mengatakan, dampak dari viralnya di media sosial soal mogoknya pelayanan di RSUD Trikora Salakan, yang juga berujung pada demonstrasi, perlu diseriusi.
Pasalnya, kata Jufrie, penghentian pelayanan kesehatan yang sempat terjadi pada RSUD Trikora Salakan tersebut, adalah perbuatan melawan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau mau diseriusi, lembaga dewan harus segera membentuk tim investigasi soal manajemen di RSUD Trikora Salakan itu,” tegas Jufrie.
Kalau perlu, lanjut Jufrie, Direktur RSUD Trikora Salakan harus dicopot dan tenaga medis lainnya itu dipindahkan saja ke sejumlah puskesmas.
“Dan silahkan tempatkan tenaga medis yang baru di situ. Soal tenaga kontrak, kalau tidak mau mengikuti aturan yang ada, ya silahkan keluar dan masih banyak tenaga medis lain yang ingin masuk menjadi tenaga kontrak,” tuturnya.
Di kesempatan itu, Ia juga sempat menyingung soal hutang jasa medik. “Jadi dalam hal tuntutan jasa medik ini kan mau ditagih, nah daerah ini bukan managemen perusahaan yang harus mau baku tagih. Kita punya regulasi, dan tentunya menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. URY
