Cegah Penyalahgunaan Dana Desa di Banggai, APDESI dan Kades Dapat ‘Ilmu’ dari Kejari

BANGGAI RAYA-Sebagai upaya Pencegahan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Banggai menyelenggarakan kegiatan Penerangan Hukum bertempat di Aula Baharudin Lopa kantor Kejaksaan Negeri Banggai. Sosialisasi diikuti oleh Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banggai dan perwakilan Kepala Desa, dengan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Banggai R. Wisnu Bagus Wicaksono, SH., M.Hum dan Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Banggai Iskandar Mustianto.

Dalam siaran pers Kejari Banggai yang disampaikan Kasi Intel Firman Wahyudi, Materi yang diberikan terkait Program Jaga Desa dan Pendampingan Hukum Desa, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 15 Maret 2018 yang diperbarui kembali pada tanggal 6 Maret 2023.

BACA JUGA:  Ribuan Warga Toili Sambut Ahmad Ali-Sulianti Murad

Dalam Paparannya, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai menerangkan bahwa Program Jaga Desa dan Pendampingan Hukum tersebut dimaksudkan untuk pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa agar berjalan tepat sasaran, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan pula terkait area risiko dalam Pengelolaan Dana Desa dan Modus-modus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Desa.

BACA JUGA:  Alasan Ahmad Ali Dukung Sulianti Murad, Tinggalkan Amirudin

Harapannya ketika program ini berjalan, akan terbangun kesadaran hukum dari desa sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Dana Desa.

Terkait dengan penyelesaian penyalahgunaan Dana Desa, pemidanaan menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir dengan sebelumnya terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mekanisme Keperdataan melalui Tuntutan Ganti Rugi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang sesuai MoU Kejaksaan RI, Kepolisian dan Kemendagri Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor NK/1/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Sepupu Berkelahi di Luwuk, Satu Meninggal

Mengingat keterbatasan tempat pelaksanaan kegiatan, sedangkan atensi dari para kepala desa untuk mengikuti kegiatan ini sangat besar, harapan ke depan kegiatan serupa dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh kepala desa se-Kabupaten Banggai dan stakeholder terkait.**

Pos terkait