Bupati Amirudin Desak OPD Percepat Program Pengentasan Kemiskinan

BANGGAI RAYA- Bupati Banggai H. Amirudin mendesak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah segera melaksanakan program kegiatan 2024, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan stunting.

Penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai di tahun 2024.

“Apalagi yang menyangkut dana bansos, kalau bisa, Januari sampai dengan Maret ini sudah bisa dikucurkan,” ujar Bupati Amirudin saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I kepada 33 perangkat daerah dan 4 pemerintah kecamatan, di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, Jumat (5/1/2024).

BACA JUGA:  Meneropong Keadilan Islam dalam Kasus Vina, Sebelum 7 Hari: Sebuah Refleksi Hukum dan Moral

Penyerahan DPA di awal Januari ini diharapkan dapat mempercepat realisasi APBD 2024. “Inilah acuan yang diberikan kepada bapak ibu semua untuk melaksanakan kegiatan di bulan pertama. Jangan sampai setelah diserahkan, nanti pertengahan tahun baru dilaksanakan,” kata Bupati.

BACA JUGA:  Rayakan IdulAdha, Pekerja JOB Tomori dan Mitra Kerja Salurkan 29 Ekor Hewan Qurban

Bupati Amirudin mengatakan, untuk mempercepat realisasi APBD, ia akan memantau progres pelaksanaan kegiatan dengan menggelar rapat rutin bersama pimpinan OPD setiap pekan.

“Setiap Jumat pagi, jam 8 sampai jam 9 itu kita melakukan evaluasi progres terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan,” kata Bupati Banggai. Dinas PUPR menjadi perangkat daerah pertama yang dievaluasi.

BACA JUGA:  Idul Adha 1445 H, Masjid An Nuur Luwuk Sembelih 11 Ekor Sapi Kurban

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Banggai Ramli Tongko menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari BPK, Pemkab Banggai harus mulai menerapkan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Jadi, kami sudah siapkan Perbupnya, sudah diasistensi di Provinsi, dalam wakut dekat ini akan kami lakukan sosialisasi. Jadi, nanti tidak ada lagi transaksi tunai, dari kas daerah itu langsung ke rekening masing-masing (SKPD),” terang Ramli. ***