Bukan Dihapus, Tapi Diberi Keringanan Cicilan

Kreditur Harus Ajukan Permohonan Kelonggaran

BANGGAI RAYA- Untuk mendapatkan kelonggaran cicilan kredit, debitur harus mengajukan permohonan kelonggaran kredit, baik di lembaga perbankan maupun di perusahaan jasa pembiayaan. Demikian dikatakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Gamal Abdul Kahar saat telekonferensi bersama Bupati Herwin Yatim dan Wakil Bupati Banggai serta perwakilan bank dan perusahaan jasa pembiayaan, Senin (/4/2020).

Pernyataan Kepala OJK Gamal Abdul Kahar sekaligus menjawab berbagai keluhan dari masyarakat mengenai masih maraknya debt collector yang mengejar masyarakat untuk menagih cicilan kredit.

BACA JUGA:  Awal Masuk Sekolah, SMPN 3 Luwuk Gelar Halal Bihalal

“Untuk mendapatkan kelonggaran kredit dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh debitur. Dari permohonan itulah, pihak perbankan atau non perbankan melakukan proses identifikasi. Tanpa permohonan, tidak mungkin pihak bank atau jasa pembiayaan melakukan restrukturisasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Peraturan OJK Nomor:11/POJK.03/2020 adalah pemberian kebijakan dalam bentuk restrukturisasi. “Restrukturisasi bukan penghapusan, tetapi keringanan yang diberikan jasa keuangan dalam rangka membantu mereka yang kesulitan dalam pembayaran. Bentuknya seperti penundaan pembayaran, dan pengurangan bunga,” tegasnya.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Banggai Sebut Luwuk so Kotor

Dalam telekonferensi tersebut, Gamal Abdul Kahar juga mengingatkan kepada setiap jasa pembiayaan untuk tidak menggunakan debt collector. “Ini sudah menjadi instruksi Pak Presiden dan sudah disepakati oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK,” tekannya.

Ia juga berharap agar pihak perbankan maupun non perbankan bisa memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada para debitur.

BACA JUGA:  Harga Gas Elpiji Tembus Rp60 ribu, Akademisi : Pemda Harus Tegas Pada Pangkalan

Sementara itu, Bupati Banggai Herwin Yatim juga berpesan kepada seluruh jasa pembiayaan, baik itu lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan agar bisa menaati setiap kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK salah satunya berkaitan dengan restrukturisasi atau keringan cicilan. Mengingat kebijakan OJK mendasari instruksi Presiden agar memberikan kelonggaran bagi para debitur terdampak Kovid-19. NAL