BANGGAI RAYA- Pemerintah Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai mengelola anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2021 sebesar Rp1.290.985.950. Pengelolaan APBDesa dilakukan secara transparan, terbukti Pemdes Boyou memasang baliho pengelolaan APBDesa di depan kantor desa tersebut.
Sesuai regulasi pengelolaan APBDesa, Pemerintah Desa harus transparan kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran.
“Kami setiap tahun, selalu terbuka dengan warga dalam penggunaan anggaran untuk membangun desa. Kami buatkan baliho, dan kami pajang di depan kantor desa. Supaya warga dengan mudah mengontrol dan mengawasi pelaksanaan APBDesa. Termasuk laporan pertanggungjawaban (LPJ)-nya, ada kami buatkan juga balihonya,” kata Kepala Desa Boyou, Kisman Rundu kepada Banggai Raya, Rabu (23/6/2021).
Dijelaskannya, Desa Boyou mengelola APBDesa tahun 2021 yakni sebesar Rp1.290.985.950. Pendapatan transfer sebesar Rp1.232.439.400, terdiri dana desa (DD) Rp810.890.000, bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp41.681.000, alokasi dana desa (ADD) Rp379.868.400.
Dan pendapatan lain, seperti Silpa tahun 2020 sebesar Rp58.546.550, dengan rincian Silpa dana desa sebesar Rp30.055.050, dan silpa ADD dan PDRD sebesar Rp28.491.500.
“Yang didanai adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang penyelenggaraan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa,” ungkapnya.
Bidang pemerintah desa sebanyak 9 item dengan total anggaran Rp480.847.600, bidang pelaksanaan pembangunan desa 6 item dengan besar anggaran Rp164.465.350, bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebanyak 3 item Rp22.887.300, bidang pemberdayaan kemasyarakatan ada 3 item sebesar Rp210.785.700, serta bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak sebanyak 1 item sebesar Rp432.000.000.
“Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2020, yaitu pendapatan transfer sebesar Rp1.187.669.000 terdiri dari DD sebesar Rp771.030.000, ADD Rp359.153.500 dan PDRD sebesar Rp57.485.500. Kemudian Silpa tahun 2019 sebesar Rp190.955.160 dengan rincian Silpa 2019 sebesar Rp189.779.000 dan Silpa 2019 yang tidak dianggarkan sebesar Rp1.175.510,” jelasnya.
