BANGGAI RAYA – Dalam rangka memberikan perlindungan kerja terhadap masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan Evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Luwuk.
Kegiatan yang dilangsungkan di ruang kerja Pj Bupati Bangkep, Ihsan Basir, Selasa (25/10/2022), itu dihadiri oleh ketua bersama anggota DPRD Bangkep, Staf Ahli dan Asisten Setda Bangkep serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Bangkep.
Dalam agenda tersebut, Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan demi terlindunginya hak masyarakat pekerja. Dengan harapan semoga apa yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai target yang diinginkan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kenagakerjaan Cabang Luwuk, Mansur dalam penjelasannya saat diwawancarai mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang dihadirkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat pekerja.
“Berbicara hak seluruh masyarakat pekerja berhak untuk menjadi peserta. Dengan tujuan untuk merasakan kenyamanan dan perlindungan atas resiko finansial akibat kecelakaan atau kerugian yang mengancam jiwa selama melakukan aktivitas pekerja,” jelas Mansur.
Mansur menjelaskan, manfaat program jaminan kesehatan yang ada melalui BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilanagan Pekerjaan (JKP) yang harus di bayarkan oleh individua tau pemberi kerja.
Untuk Kabupaten Bangkep, lanjut Mansur, jumlah yang sudah tercover di BPJS Ketenagakerjaan baru 1600 pekerja Non ASN, dan itu belum keseluruhan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, ungkap Mansur, pemerintah desa baru sebanyak enam desa yang sudah mendaftar, kepada para pekerja mandiri yang juga dibiayai pemerintah itu belum juga didaftarkan. Oleh karena itu melalui pertemuan ini dari pihak BPJS menginformasikan kepada pemerintah daerah agar pekerja mandiri ini bisa diikut sertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya di tanggung oleh pemerintah daerah.
Selain itu, terang Mansur, terhadap para Aparatur Sipil Negara yang punya pekerjaan di bidang lain selain sebagai abdi negara, juga berhak untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dengan iuran yang dibayarkan sebesar Rp16.000 tiap bulannya.
Selanjutnya untuk proses pengklaimnya itu sudah tidak sulit lagi.
Dia mencontohkan, seandainya peserta mendapat insiden kecelakaan kerja, cukup menghubungi kontak senter 175 BPJS Ketenagakerjaan, dan langsung ditindaklanjuti. Begitu juga kalau peserta meninggal dunia keluarga dari pekerja tersebut bisa langsung menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan dan akan disampaikan apa saja yang perluh disiapkan administrasinya, sehingga santunan tersebut bisa dicairkan.
“Saya berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dapat ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk masyarakat pekerja karena dapat melindungi diri kita dan keluarga kita,” ujar dia.
Di kesempatannya, Ia pun menyampaikan sekaitan dengan biaya kecelakaan hingga meninggal dunia.
“Peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika saat mengalami kecelakaan kerja, akan dilindungi berupa biaya pengobatan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan apabila sampai peserta meninngal dunia maka keluarganya atau ahli waris akan diberikan santunan minimal Rp42.000.000. (*)
Penulis: Suriyanto Pasangio