BANGGAI RAYA – Guru atau tenaga pendidik berstatus honorer di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng), masih banyak ditemukan belum berpendidikan sarjana.
Pengakuan itu disampaikan langsung Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bangkep, Ramarani Hanama, saat memberikan sambutan pada seminar pendidikan yang digelar oleh PGRI Kabupaten Bangkep, di aula Bappeda Bangkep, Kamis lalu.
Di hadapan Penjabat (Pj) Bupati Bangkep Ihsan Basir, Ramarani Hanama menyampaikan berbagai permasalahan atau kendala yang terdapat di dunia pendidikan saat ini.
Salah satunya adalah mengenai masih banyak ditemukan guru honorer di wilayah tersebut yang belum mengenyam pendidikan sarjana.
“Ini juga jadi persoalan pak bupati. Masih banyak guru honorer kita itu belum sarjana. Yang banyak di tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-kanak),” jelas Ramarani.
Ramarani mengaku, masih banyaknya guru PAUD dan TK yang belum berpendidikan sarjana disebabkan pengangkatan (pemberian SK) bagi guru itu dilakukan oleh kepala desa.
“Para guru PAUD dan TK di SK-kan oleh kepala desa. Karena penganggaran atau pembiayaannya (honor guru) menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa). Tetapi kepala desa mengeluarkan SK sebagai pengelola, tidak melihat (latar belakang pendidikannya),” ujar Ramarani.
Menurut Ramarani, berdasarkan undang-undang, mengisyaratkan bahwa pihak guru itu harus berpendidikan sarjana. “Tapi kan kita tidak bisa menyahlah sebagai kendala utama. Sehingga kemudian barangkali ada semacam pecerahan atau petunjuk ke depan,” pungkas Ramarani. URY
