Bahas KUA PPAS 2021, Anggota Banggar: Kebutuhan Rakyat Harus Jadi Prioritas!

BANGGAI RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai bersama Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD) Pemda Banggai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang DPRD Banggai, Kamis (13/8/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banggai selaku ketua Badan Anggaran DPRD Banggai Suprapto, dan dihadiri oleh Ketua TAPD Kabupaten Banggai, Abdullah Ali itu berlangsung alot. Sebab, Banggar DPRD Banggai menyoal dokumen KUA PPAS yang tidak mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 64 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.

Bahkan, para anggota Banggar TAPD untuk melampirkan rincian daftar kegiatan dalam dokumen KUA PPAS.

Seperti halnya yang disampaikan anggota Banggar DPRD Banggai, Sukri Djalumang. Politisi Nasdem ini meminta TAPD melampirkan daftar kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi kegiatan dalam format PPAS 2021.

Pasalnya, dalam dokumen PPAS  yang diajukan TAPD kepada DPRD tidak menggunakan format yang diatur dalam Permendagri 64, sehingga tidak mencantumkan kegiatan sub kegiatan dan lokasi.

“Kami ingin memastikan bahwa belanja pada tahun 2021 benar-benar merespon kebutuhan rakyat yang mendesak. Kami membutuhkan informasi kegiatan dan lokasi, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 64,” kata Sukri.

Lanjut kata Sukri, dampak pandemi covid-19 harus dapat diatasi pada belanja tahun 2021 mendatang. Sehingga program yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan harus benar-benar tergambar dalam dokumen KUA PPAS 2021.

Sukri juga menjelaskan, pihaknya ingin memastikan sejauh mana TAPD merespon aspirasi masyarakat yang diajukan melalui DPRD, sebagaimana yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna sebelumnya.

“Kebutuhan rakyat harus menjadi prioritas dalam program kegiatan 2021,” tegas Sukri.

Misalnya, Sukri mencontohkan, pembangunan maupun perbaikan jalan, harus benar-benar tepat sasaran. “Artinya, jangan jalan yang sudah pernah diprogramkan tahun kemarin, kembali diprogramkan lagi di tahun depan (2021). Begitu juga dengan program kegiatan lainnya. Ini saya kira yang perlu kita kaji baik-baik lagi. Sehingga program pembangunan ke depan bisa merata,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Ramli Tongko dalam rapat tersebut menjelaskan, sub kegiatan dan lokasi memang tidak tergambar dalam dokumen itu. Namun dokumen tersebut disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Ramli memastikan pokok pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui penyusunan RKPD telah dituangkan ke dalam dokumen KUA PPAS 2021 tersebut, meskipun mengenai kegiatan dan lokasinya belum dituangkan di dalamnya. URY

63 Pengunjung membaca berita ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!