BANGGAI RAYA- Demi mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam pelayanan administrasi pertanahan, Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, bertempat di Aula Hotel Sidapore Salakan, Senin, (15/2/2021).
Giat tersebut dihadiri oleh unsur penegak hukum, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Fauzal, SH.,MH Wakapolres Bangkep, Kompol I Made Dharma, SH.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan Mardianto, S.S.IT menyampaikan, Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
Lanjut dia, diketahui bersama, zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya, mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Menjadi perhatian kita bersama bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan,” jelas dia.
Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap. Hal itu diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Hal ini tentunya dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional,” papar dia.
Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses, dengan sendirinya akan terwujud Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Untuk itu, saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tandasnya.
