ANGGARAN PERJALANAN DINAS HARUS DIPANGKAS!

Darise: Butuh Komitmen Bersama Mewujudkannya

BANGGAI RAYA- Mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah merubah cara kerja. Termasuk cara kerja pemerintahan. Rapat yang biasanya dilaksanakan tatap muka, berubah dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Berbagai fasilitas digunakan untuk menunjang kerja-kerja pemerintahan. Fakta demikian berjalan dengan baik.

Di balik perubahan cara kerja menggunakan video telekonferensi atau semisalnya, sejatinya memberi isyarat terhadap penghematan anggaran, khususnya perjalanan dinas keluar daerah. Namun, bukan berarti seluruh jenis program perjalanan dinas keluar daerah ditiadakan.

Perjalanan untuk kepentingan konsultasi misalnya. Cukup memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dari situ, anggaran perjalanan dinas keluar daerah oleh pejabat pemerintahan, anggota dewan hingga perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjadi penghematan.

Asumsinya, satu anggota dewan yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah menuju Jakarta misalnya, akan menelan biaya di kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta. Demikian halnya dengan pejabat pemerintahan. Hitung saja, berapa banyak dana perjalanan dinas yang digunakan hanya sebatas konsultasi. Padahal, konsultasi itu bisa dilaksanakan melalui video telekonferensi atau menggunakan aplikasi lainnya.

BACA JUGA:  Meneropong Keadilan Islam dalam Kasus Vina, Sebelum 7 Hari: Sebuah Refleksi Hukum dan Moral

“Kenapa konsultasi harus ke Jakarta?. Kenapa tidak menggunakan sistem virtual?,” tutur Ketua Fraksi PAN, DPRD Banggai, Ibrahim Darise kepada Banggai Raya di ruang Fraksi PAN, Senin (15/6/2020).

Saat berkonsultasi di Kementerian Keuangan, Ibrahim Darise sempat menanyakan, agar pembatasan jenis perjalanan dinas keluar daerah diatur dalam sebuah ketentuan regulasi. Dengan begitu, pemerintah provinsi, kabupaten/kota akan mematuhinya. Masalahnya, jika tidak ada regulasi yang mengaturnya, maka tetap saja ada ruang yang dibuka pemerintah pusat.

Dengan regulasi itu, jika melanggar maka akan berhadapan dengan hukum. Sedangkan tidak penting saja dibuat menjadi penting.

Penghematan anggaran perjalanan dinas keluar daerah itu urai Ibrahim Darise, dapat dialihkan ke program yang jauh lebih penting. “Jika bisa dihemat, maka akan terjadi kenaikan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Saya tidak masuk kepada kalau itu bisa terwujud, kalau kita mau, kenappa tidak. Diwujudkan saja, karena dampak positifnya cukup besar,” tutur Ibrahim Darise.

BACA JUGA:  Rayakan IdulAdha, Pekerja JOB Tomori dan Mitra Kerja Salurkan 29 Ekor Hewan Qurban

Perjalanan dinas keluar daerah khusus triwulan II (April, Mei dan Juni) tahun ini praktis dipangkas. Anggarannya cukup besar. “Walaupun yang dipotong itu perjalanan dinas hanya di triwulan II, kalau dihitung selama empat triwulan, anggarannya sangat besar,” katanya.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas khusus untuk triwulan dua saja urai Ibrahim, jika dimanfaatkan membangun jembatan bisa dibangun empat jembatan rangka baja, bukan hanya plat deker.

Upaya penghematan anggaran itu sejalan dengan keinginan pemerintah pusat dan daerah. Yakni, menyeimbangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan penghematan belanja perjalanan dinas milik pemda dan dewan, sudah pasti dapat diseimbangkan (antara belanja langsung dan belanja tidak langsung).

Amanat pemerintah untuk mengalokasikan anggaran belanja modal di kisaran minimal 20 persen dari total APBD, sulit terwujud. Sudah sekian tahun sebut dia, belum pernah mencapai 20 persen (belanja modal). Nah, mewabahnya pandemi Covid-19 ini sebut Ibrahim Darise, dengan tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas keluar daerah selama satu triwulan, tetap berjalan lancar. “Kalau itu (anggaran perjalanan dinas keluar daerah) dialihkan ke belanja modal tahun anggaran 2021, maka belanja modal APBD Kabupaten Banggai akan menembus di 20 persen (dari total APBD),” jelasnya.

BACA JUGA:  Idul Adha 1445 H, Masjid An Nuur Luwuk Sembelih 11 Ekor Sapi Kurban

Ibrahim Darise yang merupakan salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai mengaku, komitmennya untuk mengalihkan belanja perjalanan dinas ke belanja modal akan diperjuangkan di pembahasan APBD tahun 2021.

Ia memperkirakan, anggaran perjalanan dinas keluar daerah mencapai puluhan miliar rupiah. Ia begitu yakin, penghematan belanja perjalanan dinas itu akan memenuhi kuota persentase belanja modal di nomenklatur APBD Banggai tahun 2021 mendatang.

Bahkan Ibrahim berkelakar bahwa selama tiga bulan pada triwulan II ini, tidak ada perjalanan dinas keluar daerah, rekan-rekannya sesama wakil rakyat tidak terpengaruh.

Untuk mewujudkan penghematan anggaran itu kata Ibrahim, butuh komitmen bersama. “Wabah Corona ini ada hikmah yang bisa kita petik. Rapat dilaksanakan virtual, dan itu berjalan bagus. Dari sini, ada penghematan anggaran, karena tidak perlu keluar daerah,” demikian Ibrahim Darise. TOP