Anang Optimis Banggai Bisa Wujudkan Kabupaten Layak Anak

  • Whatsapp
Dr. Anang Otoluwa

BANGGAI RAYA- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Banggai, Dr. dr. Anang Otoluwa optimistis, Kabupaten Banggai di bawah pemerintahan Bupati Amirudn dan Wabup Furqanudin Masulili mampu mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Untuk mewujudkan Banggai menjadi Kabupaten Layak Anak kata Dr. Anang, tentunya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian.

Bacaan Lainnya

“Minimal dalam penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita bisa mendapat poin 500, ini baru Kelas Pratama (untuk KLA). Karena sebelumnya setelah kita evaluasi mandiri, harap-harap mencapai di atas angka 500, ternyata setelah diverifikasi Kementrian hanya 332 (belum memenuhi syarat). Masih kurang 170-an poin lagi,” ungkap Dr. dr. Anang Otoluwa kepada Banggai Raya, Kamis (9/6/2022) di ruang kerjanya.

Namun tentunya itu tidak membuat tim gugus tugas patah semangat, dan pemerintah daerah optimistis Kabupaten Banggai bisa mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

“Ada beberapa indikator penting untuk mewujudkan KLA. Klaster pertama pemenuhan hak sipil anak, indikatornya antara lain menyangkut berapa banyak anak yang memilki Kartu Identitas Anak (KIA). Itu peranannya ada di Disdukcapil,” kata Dr. dr. Anang Otoluwa yang pernah menjabat Kadinkes Banggai itu.

Kemudian, klaster kedua yang menjadi indikator dalam penilaian untuk menjadikan Banggai sebagai KLA, yakni klaster kesehatan. Ini mencakup berapa bayi yang meninggal dan cakupan imunisasi. Berikutnya, klaster pendidikan. Untuk klaster pendidikan, mencakup berapa banyak anak yang putus sekolah.

“Kalau banyak anak yang putus sekolah, tentu akan semakin sulit untuk mewujudkan KLA. Jadi semua sektor atau instansi harus bersinergi untuk bisa mewujudkan Kabupaten Layak Anak,” kata Anang.

Dr. Anang menegaskan, untuk mewujudkan kabupaten layak anak tentunya perlu sinergitas semua pihak. Sehingga layanan public di daerah ini bisa menerapkan prinsip ramah anak untuk memberikan perhatian dan hak anak itu sendiri.

“Seperti puskesmas harus ramah anak. Ketika anak mau berobat di Puskesmas, Puskesmas harus ada fasilitas bermain. Begitu juga sekolah, di jalan harus ada zebra cross. Jadi semua memang harus benar-benar bersinergi,” tekannya.

Ia menambahkan, sudah saatnya anak mendapatkan perhatian tentang hak-haknya dan perlindungan. “Kami optimis bisa tercapai. Apalagi persyaratan yang berat-berat sudah bisa kita lakukan seperti Perda Layak Anak. Jadi kami optimis,” tandasnya. (*)

Editor: Jajad

Pos terkait