20 Guru Berstatus PNS di Banggai Diusulkan Pemecatan

Ilustrasi

BANGGAI RAYA- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai tengah mengusulkan sebanyak 20 orang guru yang berstatus ASN untuk dipecat. Alasannya, puluhan guru itu sudah lima tahun tidak bekerja.

“Saya telah mengusulkan 20 orang guru untuk dipecat. Kenapa? Karena 20 orang guru ini, lima tahun tidak masuk kerja. Sekarang rasa-rasa, siapa lima tahun guru yang tidak masuk kerja,” ungkap Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin Tamoreka saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konferkab) ke-2 yang diselenggarakan PGRI Banggai, Sabtu (16/10/2021) pekan kemarin, di Hotel Santika Luwuk.

Di hadapan puluhan guru atau peserta Konferkab ke-2 PGRI Banggai, Bupati sangat menyayangkan perilaku 20 orang guru tersebut. “Ini luar biasa. Bapak ibu mau makan uang negara tapi tidak ikut mengajar. Ini 20 orang ini, lima tahun tidak bekerja. Di luar lagi yang satu tahun (tidak bekerja),” kata Bupati.

BACA JUGA:  Sahabat Herwin Yatim Diskusikan Ide dan Gagasan di Pilkada Banggai

Menurut orang nomor satu di Banggai itu, adanya temuan puluhan guru yang tidak masuk kerja hingga bertahun-tahun, salah satunya faktor belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan PGRI. Olehnya, pengurus PGRI Banggai yang baru, diharapkan bisa memberikan pembinaan kepada anggotanya.

“Jangan cuma dibebankan kepada Dinas Pendidikan, dan jangan hanya ke Bupati. Bagaimana kita mau memberikan pengajaran kepada anak didik kita, kalau tidak pernah masuk kerja. Ini saya tanya, apa penyebab (guru) tidak masuk-masuk kerja? Katanya kerja proyek,” tutur Bupati Amirudin Tamoreka.

Bupati Amirudin juga menyampaikan kepada guru di Kabupaten Banggai ini agar tidak khawatir, pasalnya persentasi APBD untuk pendidikan tidak akan difokuskan hanya ke pembangunan infrastruktur. Melainkan, Pemda mengalokasikan untuk tunjangan dan peningkatan SDM guru.

BACA JUGA:  Perkara Narkoba Masih Dominan di Banggai, 190 Gram Sabu dan 7.062 THD Dimusnahkan

Sebelumnya, Bupati juga mengatakan, saat ini Pemda tengah membuat perencanaan tentang sebaran guru, sehingga kedepan tidak ada lagi guru yang tertumpuk di satu sekolah.

“Jadi tunjangan yang bapak ibu dapatkan nanti, itu berdasarkan letak dan jauhnya dari ibu kota. Semakin jauh dari ibu kota, maka semakin tinggi tunjangannya. Karena saat ini, banyak guru-guru tertumpuk di Kota. Di Desa itu, ada satu sekolah hanya satu gurunya (yang ASN),” tambah Bupati.

Melihat banyaknya problem terkait guru, Bupati Amirudin Tamoreka meminta kepada PGRI Banggai yang saat ini dinahkodari Jamil Hasyim untuk melakukan pembinaan. Sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah daerah bisa terwujud.

BACA JUGA:  Kejari Banggai Musnahkan Barang Bukti 21 Perkara Inkracht

Secara terpisah, Ketua PAW PGRI Banggai, Jamil Hasyim mengatakan, sampai saat ini belum mengetahui secara detail siapa-siapa 20 guru PNS yang bermasalah tersebut.

“Kami PGRI ingin mengetahui siapa-siapa 20 guru itu. Ini supaya menjadi data kami dan menjadi pekerjaan rumah bagi kami sebagai pengurus yang baru terpilih,” ujar Jamil Hasyim yang juga Kepala MTs Negeri 1 Banggai itu.

Problem atau masalah itu kata Jamil, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus PGRI Banggai agar kedepan tidak ada lagi guru yang mengabaikan Tupoksinya.

“Itu yang akan kita benahi bersama, memberikan pembinaan agar guru-guru selalu patuh, taat dan loyal kepada pemerintah. Karena guru itu merupakan figure atau panutan sesungguhnya bagi ASN lain,” tandasnya. (*)

Penulis: Jajad Sudrajad

Pos terkait